Ketua Umum PB Semmi: Solusi Masalah Guru Honorer di Jakarta Bisa Jadi Role Model

JAKARTA - Penyelesaian masalah guru honorer di Jakarta bisa menjadi role model untuk dapat diaplikasikan di Indonesia. Solusi cepat diambil Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk mengatasi kebutuhan tenaga pendidik dengan tidak melanggar aturan.

Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB Semmi), Bintang Wahyu Saputra mengatakan, seiring dengan terbitnya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang memuat aturan instansi pemerintah sudah tidak diperbolehkan lagi merekrut tenaga honorer.

"Secara faktual, kebutuhan guru itu ada karena banyak yang memasuki masa pensiun. Untuk itu, diperlukan solusi agar kegiatan belajar dan mengajar bisa tetap berjalan optimal," ujarnya, Rabu (24/7).

Bintang menjelaskan, perekrutan guru honorer sejatinya juga harus mengacu pada Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 Pasal 40 (4) yang menyatakan guru dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan seperti, berstatus bukan ASN, tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan belum mendapat tunjangan profesi guru

Kemudian, ada aturan yang diamanatkan Persesjen Kemdikbud Nomor 1 Tahun 2018 pada Pasal 5 yang menerangkan, persyaratan NUPTK untuk guru honor adalah diangkat oleh Kepala Dinas.

"Kalau ada pelanggaran tentu ini juga menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak boleh dilakukan pembiaran," terangnya.

Ia mengapresiasi, langkah Heru yang memberikan solusi agar guru honorer di Jakarta direkrut sebagai tenaga Kerja Kontrak Individu (KKI) sebelum mereka bisa diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Pak Heru sudah memberikan solusi bagi 4.127 guru honorer dengan menyampaikan pada Agustus 2024 akan dibuka formasi 1.700 guru KKI dan sisanya di tahun 2025," ungkapnya.

Menariknya, imbuh Bintang, saat rapat antara Komisi E DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan, Selasa (23/7) kemarin, Legislatif sepakat dilakukan akselerasi agar tahun ini bisa dibuka lowongan 4.127 guru berstatus KKI.

"Saya menilai Eksekutif dan Legislatif di Jakarta menaruh perhatian besar dan sangat memperhatikan kesejahteraan guru, saya apresiasi. Ini bisa menjadi role model yang dapat diaplikasikan di seluruh Indonesia yang pastinya menghadapi persoalan serupa," bebernya.

Bintang berharap agar Dinas Pendidikan DKI Jakarta bisa segera melakukan evaluasi dan kajian secara mendalam terkait kebutuhan guru di masing-masing sekolah.

"Semoga bisa dilakukan pendataan secara komprehensif agar tidak ada masalah kekurangan guru. Di sisi lain, para kepala sekolah juga jangan melakukan hal-hal yang melanggar aturan karena akan berdampak besar pada citra pendidikan di Jakarta," pungkasnya. (Riyan). ***