Demo di KPK, PB KAMI Tuntut Peredaran Oli Ilegal Diusut Tuntas

JAKARTA - Ratusan massa aksi dari Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) menggelar unjuk rasa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menuntut pengusutan tuntas peredaran oli ilegal dan sparepart palsu kendaraan bermotor.

Ketua PB KAMI, Sultoni mengatakan, tidak kunjung tuntasnya kasus peredaran oli ilegal dan sparepart kendaraan palsu dengan merk terkenal menguatkan dugaan adanya oknum di Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI yang ikut "bermain".

" Hari ini kami melakukan unjuk rasa damai, sekaligus menyerahkan bukti permulaan kepada KPK RI. Alhamdulillah, kami sudah diterima Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK dan menyerahkan dokumen yang ada," ujarnya, Kamis (25/7).

Sultoni menjelaskan, perputaran uang dari kasus oli ilegal dan sparepart palsu ini mencapai ratusan miliar rupiah. Ironisnya, justru potensi pendapatan negara, termasuk dari pajak menguap.

"Untuk itu, kami meminta dugaan-dugaan gratifikasi yang diterima oknum di Kementerian Perdagangan ini diusut tuntas," terangnya.

Ia berharap, dengan adanya bukti-bukti yang sudah diserahkan dapat menjadi langkah awal bagi KPK RI untuk melakukan pendalaman atau pengusutan lebih lanjut.

"Kita ketahui bersama, pada tahun 2023 Kemendag RI sudah melakukan tangkap tangan, ketika itu dipimpin Wamendag, Jerry Sambuaga. Tapi, konsorsium perusahan besarnya berinisial PT NDK yang diketuai Y tidak dilakukan penindakan," ungkapnya.

Ia menegaskan, aksi lanjutan juga akan dilakukan di DPR RI agar institusi terkait dapat dimintai keterangannya.

"Hasil pengungkapan oleh Polda Banten itu hanya Rp 56 miliar. Kita ingin yang lebih besar dari itu bisa diusut tuntas," bebernya.

Sultoni menambahkan, akibat peredaran oli ilegal dan sparepart palsu ini juga sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen.

"Tidak hanya merugikan, penggunaan oli ilegal dan sparepart palsu ini bahkan bisa mengancam keselamatan atau nyawa penggunanya," pungkasnya. (Riyan). ***