Ketua Komisi B DPRD DKI Dukung Peningkatan Kesejahteraan Pramudi JakLingko

JAKARTA - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ismail sangat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan Pramudi JakLingko.

Ismail mengatakan, kualitas pengemudi yang baik dengan salah satunya tidak ada masalah lagi dalam aspek kesejahteraannya bisa sangat mempengaruhi kualitas pelayanan mereka. Terlebih, hal ini terkait dengan keselamatan penumpang.

"Saya mendukung peningkatan kesejahteraan pramudi JakLingko," ujarnya, Kamis (1/8/2024).

Ismail menjelaskan, sebetulnya yang diterima pengemudi adalah akumulasi besaran rupiah per kilometer. Ia meyakini komponen ini sudah dirumuskan secara baik oleh PT Transjakarta mengikuti pengaturan pengolahan yang ada.

"Pertanyaannya adalah apakah yang sudah diberikan kepada operator ini sudah diberikan secara sesuai kepada pengemudi? Di sini sebetulnya yang perlu ditelaah atau dievaluasi," terangnya.

Ia menambahkan, terkait dengan alokasi kuota armada bagi mitra operator JakLingko ada dua aspek penting yang harus diperhatikan. Pertama, ketika ada kebutuhan tinggi terkait suatu rute tertentu, maka itu yang menjadi prioritas.

"Saya yakin Dinas Perhubungan maupun PT Transjakarta mempertimbangkan hal ini. Jadi bukan semata karena pengajuan dari operator-operator tertentu," ungkapnya.

Menurutnya, perlu juga diperhatikan aspek proporsionalitas kesempatan yang diberikan kepada operator mitra kerja.

"Proporsionalitasnya itu seperti apa? Salah satunya itu adalah terhadap jumlah armada eksisting yang dimiliki oleh masing-masing operator tersebut," ungkapnya.

Ia menuturkan, dari proporsionalitas ini harus dilihat prosentase yang berikan oleh Dinas Perhubungan maupun PT Transjakarta kepada masing-masing operator.

"Bukan dilihat kuantitas kendaraannya, tapi prosentasenya," ucapnya.

Ismail menegaskan, berdasarkan data yang sudah dipelajarinya, baik PT Transjakarta maupun Dinas Perhubungan sudah memberikan proporsi yang baik.

"Angka rata-ratanya sudah di atas 40 persen dari jumlah armada eksisting yang dimiliki masing-masing operator. Jadi ada dua faktor penting. Pertama, terkait aspirasi kebutuhan masyarakat dan kedua adalah proporsi terhadap jumlah armada yang dimiliki masing-masing operator," pungkasnya. (Riyan). ***