Demo Massa Aliansi Santri Gus Dur Menggugat di Kantor PBNU Nyaris Ricuh

JAKARTA - Massa yang menamakan dirinya Aliansi Santri Gus Dur Menggugat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Jumat (2/8/2024) siang.

Dikutip dari Tribunnews.com, aksi unjuk rasa tersebut nyaris ricuh, ketika seorang pria tegap memakai kemeja putih meminta massa membubarkan diri.

Pria itu datang sambil menunjuk-nunjuk koordinator aksi, Muhammad Sholihin, yang sedang wawancara dengan media.

"Kalian jangan mengaku santri Gus Dur! Gus Dur tidak pernah mengajarkan demo ya,” teriak pria tegap yang datang dari balik barikade Barisan Ansor Serbaguna (Banser) itu.

Sholihin langsung maju hendak menghampiri pria tegap tersebut dan melakukan pembelaan.

“Itu bukan barisan kami! Polisi mohon, itu bukan barisan kami. Jangan provokasi, bang. Beda pendapat boleh, tapi jangan tunjuk-tunjuk. Itu adalah cita-cita Gus Dur,” kata Sholihin.

Dalam aksi unjuk rasa sekitar satu jam itu, Aliansi Santri Gus Dur Menggugat menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama, mendesak Ketua Umum (Ketum) PBNU Yahya Cholil Staquf aliad Gus Yahya dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mundur dari jabatannya.

Kedua, meminta PBNU mendukung Pansus Haji yang dibuat oleh DPR RI.

Terakhir, meminta digelarnya Muktamar Luar Biasa (MLB) PBNU untuk menindak oknum pengurus yang diduga mengubah sejarah NU.

Sholihin mengklaim massa yang menggelar aksi itu terdiri dari kader PBNU dan PKB. Namun, ia menegaskan massa aksi adalah bagian dari NU kultural.

"Ya campuran ya, ada kader PKB, ada kader NU, yang jelas itulah kultural. Kan nggak ada salahnya juga kami sebagai warga NU. Dan kami hadir di Muktamar Lampung, dan kami tahu gagasan Gus Yahya. Kami hormat, tapi faktanya justru inkonsistensi dan terjebak politik praktis. Itu artinya Gus Yahya dan Gus Ipul melanggar hasil-hasil Muktamar," kata dia.

Sholihin juga mengkritik kebijakan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU yang mereka nilai terlibat politik praktis.

"Tuntutannya ketika melanggar Muktamar siapa pun Ketua Umum, yang mengawal, menahkodai PBNU harus mundur, termasuk Sekjen. Kedua, kita tahu Gus Yahya ini tidak melakukan keadilan dalam konteks kader ke Israel dipecat, tetapi dia sendiri tidak dipecat," kata dia.

"Harusnya dia memberikan keteladanan tanpa harus dipecat, harus mundur," sambung dia.***