IAW Minta Mendagri Copot Dimposma Sihombing dari Jabatan Pj Bupati Taput

 

"Ganti Pj Bupati Tapanuli Utara Dimposma Sihombing karena kuat diduga ugal-ugalan dalam memimpin dan tak paham aturan," ujarnya, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (11/10).

 

Iskandar menjelaskan, Dimposma telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 686 Tahun 2024 yang isinya membebaskan sementara Indra Simaremare sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Tapanuli Utara

 

SK itu dapat dikategorikan 'bodong' karena tanpa ada persetujuan dari Kemendagri RI.

 

"Karena diragukan keabsahannya dan diduga ilegal karena tidak sesuai SOP penerbitan suatu SK, Dimposma berpotensi dipolisikan. Ada ancaman hukuman pidananya," terangnya.

 

Menurutnya, Dimposma yang merupakan Direktur Penyerasian Sosial Budaya dan Kelembagaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), sangat tidak tepat memimpin Kabupaten Taput.

 

"Sekelas bupati atau walikota harusnya cukup dipimpin pejabat eselon II provinsi. Mereka tentu lebih paham lapangan," tegasnya.

 

Sebelumnya, Sekretaris Daerah nonaktif Tapanuli Utara, Indra SH Simaremare mengaku tidak terpengaruh dengan dikeluarkannya SK pembebastugasan sementara dirinya dari jabatan yang sedang diemban.

 

"Saya masih sebagai Sekda defenitif dan tetap bekerja sebagaimana biasanya. Saya tidak terpengaruh dengan SK pembebastugasan sementara yang dikeluarkan Pj Bupati karena Kanreg BKN Sumatera Utara menyatakan itu ilegal," pungkasnya.***