DPR Minta Pemerintah Tak Buru-buru Putuskan Ojol Setop Beli Pertalite

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakil Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sartono Hutomo meminta Pemerintah agar tak terburu-buru dalam memutuskan kebijakan untuk menyetop BBM bersubisdi Pertalite kepada para pengemudi driver ojek online (ojol).

Hal ini disampaikan Sartono menanggapi pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan sinyal jika ojek online (ojol) tak akan diberi bahan bahar minyak (BBM) subsidi; pertalite cs. Ia berdalih ojol merupakan kegiatan usaha.

"Perlu disikapi secara bijak dan jangan mengambil keputusan dengan terburu-buru. bahwa subsidi BBM bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk dalam menekan biaya hidup sehari-hari. Namun, kita juga harus adil dalam melihat peran strategis ojek online dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara luas (roda penggerak ekonomi rakyat)," kata Sartono kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).

Sartono menuturkan, peran Strategis Ojek Online (ojol) saat ini bisa dikatakan sebagai tulang punggung ekonomi rakyat (pekerjaan real). Mereka membantu mobilitas masyarakat, mendukung UMKM, serta membuka peluang penghasilan bagi jutaan pengemudi. Apalagi, mengategorikan mereka sebagai pelaku usaha (besar) tanpa melihat konteks ini akan tidak tepat.

Lebih lanjut Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan, dampak Ekonomi dan Sosial jika kebijakan ini diterapkan tanpa solusi, akan ada dampak besar pada tarif transportasi, biaya pengantaran barang, hingga meningkatnya beban masyarakat pengguna layanan ojol.

Oleh karena itu, Sartono menilai, kebijakan ini harus dirancang dengan pendekatan partisipatif, melibatkan perwakilan pengemudi ojol, aplikator, dan para ahli. Agar tidak terjadi kegaduhan di waktu yang akan datang.

"Kami di DPR RI, akan terus mengawasi agar kebijakan subsidi BBM sesuai dengan semangat keadilan sosial dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengorbankan satu pihak pun. Pemerintah harus cermat, transparan, dan konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Sehingga tidak boleh ada warga negara yang merasa dirugikan," ujar legislator dapil Jatim VII ini. ***