Senator Dailami Minta Kenaikan PPN di Sektor Kebutuhan Dasar Ditinjau Ulang

 

"Jangan sampai penerapan PPN 12 persen ini semakin menambah beban masyarakatdan menjadikan asumsi negatif masyarakat, yaitu kenaikan dikarenakan gemuknya kabinet saat ini. Apalagi, kita sama sama ketahui semua tengah berupaya untuk bangkit setelah keterpurukan di masa pandemi Covid-19," ujarnya, Sabtu (21/12).

 

Senator dari Dapil DKI Jakarta ini menjelaskan, Presiden RI, Prabowo Subianto sebaiknya mencari alternatif lain jika ingin meningkatkan penghasilan negara. Misalnya, dengan meninjau kembali program dan kebijakan yang dirasa tidak langsung mengena kepada masyarakat. 

 

"Anggarannya dapat dialihkan untuk menambal kekurangan atau defisit keuangan negara. Ditambah lagi, pada saat kampanye menyampaikan tidak ada menaikkan pajak jika nanti terpilih," terangnya.

 

Dailami juga menyoroti perihal kenaikan untuk sekolah internasional dan rumah sakit mewah. "Jangan sampai nanti orang-orang kaya semakin banyak berobat dan menyekolahkan anaknya di luar negeri," ungkapnya.

 

Menurutnya, jika hal itu terjadi maka dapat menjadi preseden buruk terhadap dunia kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Apalagi kita sama sama ketahui ketika pemerintah akan menerapkan kenaikan PPN 12 persen, sudah ramai berseliweran rumah sakit di luar negeri melakukan promosi atau iklan.

 

"Jangan sampai nanti ada penilaian dunia luar layanan kesehatan dan pendidikan di Indonesia tidak bagus karena banyak rakyatnya yang ingin mendapatkan layanan itu malah di luar negeri," ungkapnya.

 

Ia menambahkan, pemerintah juga harus memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemakaian listrik dengan daya 3.600-6.600 VA yang terkena PPN 12 persen harus diverifikasi kembali.

 

Kalau daya listrik itu digunakan untuk usaha pelaku UMKM maka sebaiknya tidak dikenakan. Pelaku UMKM ini justru perlu diberikan insentif pajak hingga akses permodalan, intinya pemerintah harus mengkaji kembali kebijakan kenaikan PPN 12 persen. 

 

"Pemerintah harus lebih kreatif dalam menambal kekurangan dan kebocoran anggaran tanpa harus membebankan kepada masyarakat," pungkasnya.