Kenaikan PPN 12 Persen, Arief Poyuono: Langkah Transformasi Perpajakan yang Tepat

JAKARTA - Rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen kembali menjadi perbincangan publik. Kebijakan yang mulai berlaku pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sejatinya telah dirancang sejak era Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, melihat kebijakan ini sebagai bagian dari transformasi perpajakan yang penting untuk meningkatkan penerimaan negara. Meski diakui ada potensi pro dan kontra, ia menilai pemerintah tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

"Kebijakan ini diambil dengan prinsip keadilan dan mempertimbangkan aspirasi rakyat. Presiden Prabowo tidak akan gegabah dalam membuat keputusan," ungkap Arief dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/12/2024).

Menurut Arief, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan. "Memang ada dampak awal, tapi kita sudah melihat bagaimana kebijakan besar seperti pengurangan subsidi BBM di era Jokowi justru berujung pada stabilitas pasar dan penurunan kemiskinan," jelasnya.

Ia juga meminta agar para elite politik tidak memanaskan suasana dengan narasi yang tidak proporsional. "Elite politik harusnya memberikan penjelasan kepada masyarakat, bukan menjadi kompor meleduk. Kebijakan ini telah sesuai dengan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang memungkinkan PPN diatur dalam rentang 5 hingga 15 persen," ujarnya.

Arief berharap kebijakan ini dapat dijalankan dengan perencanaan matang agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara langsung. Ia juga mengajak semua pihak untuk mendukung transformasi ini sebagai langkah menuju kesejahteraan bersama. ***