Tiga Petinggi Smelter Divonis 5-8 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Besar Timah

JAKARTA – Tiga petinggi smelter swasta dijatuhi hukuman penjara lima hingga delapan tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (27/12/2024). Mereka terbukti bersalah dalam kasus korupsi tata niaga timah ilegal yang merugikan negara hingga Rp300 triliun.

Pemilik Manfaat CV Venus Inti Perkasa (VIP) dan PT Menara Cipta Mulia (MCM), Tamron alias Aon, menerima vonis delapan tahun penjara. Sementara General Manager Operasional CV VIP, Achmad Albani, dan Direktur Utama CV VIP, Hasan Tjhie, masing-masing dihukum lima tahun penjara.

"Para terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama," ungkap Ketua Majelis Hakim, Tony Irfan.

Selain hukuman penjara, Tamron diwajibkan membayar denda Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan dan uang pengganti sebesar Rp3,54 triliun. Jika tidak dibayar, Tamron harus menjalani tambahan hukuman lima tahun penjara. Albani, Hasan, dan pengepul timah ilegal, Kwan Yung alias Buyung, yang juga divonis lima tahun penjara, masing-masing dikenai denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.

Kasus ini melibatkan pengumpulan dan pengolahan bijih timah dari tambang ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015–2022. Kerugian negara terdiri dari kerusakan lingkungan senilai Rp271,07 triliun, kerugian operasional Rp2,28 triliun, dan pembayaran ilegal sebesar Rp26,65 triliun.

Tamron juga dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencucian uang (TPPU), di mana uang hasil korupsi senilai Rp3,66 triliun digunakan untuk membeli alat berat, obligasi negara, dan properti.

Keempat terdakwa bekerja melalui jaringan perusahaan afiliasi seperti CV Sumber Energi Perkasa dan CV Mega Belitung, serta menjalin kerja sama dengan smelter lainnya, termasuk PT Refined Bangka Tin dan PT Sariwiguna Binasentosa.

Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, yang meminta hukuman 14 tahun untuk Tamron dan delapan tahun untuk terdakwa lainnya. Meskipun demikian, putusan ini menegaskan komitmen pemberantasan korupsi di sektor tambang. (ant)