Apindo Desak Pemerintah Pertimbangkan Dampak PPN 12 Persen terhadap Industri

BEKASI – Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan diterapkan mulai Januari 2025 menuai kritik dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Kebijakan ini dinilai dapat memperburuk kondisi industri yang sedang berjuang pulih dari dampak ekonomi global.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Darwoto, mengatakan bahwa kebijakan PPN 12 persen berpotensi menaikkan biaya produksi karena bahan baku tetap terkena pajak, meskipun bahan pokok dikecualikan. “Dampaknya akan sangat terasa di rantai produksi, menambah beban biaya operasional yang pada akhirnya memengaruhi harga jual produk,” jelasnya saat ditemui di Cikarang, Jawa Barat, Sabtu (28/12/2024).

Selain itu, ia menyoroti bahwa kenaikan tarif PPN dapat melemahkan daya beli masyarakat, terutama untuk barang-barang seperti daging, buah, ikan, dan layanan premium seperti kesehatan VIP, pendidikan internasional, serta listrik rumah tangga dengan daya 3.600-6.600 VA. “Ini bukan hanya berdampak pada pengusaha, tetapi juga konsumen yang akan menghadapi harga lebih tinggi,” ujarnya.

Darwoto mencontohkan kebijakan Vietnam yang justru menurunkan tarif PPN dari 10 persen menjadi delapan persen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Sementara Vietnam fokus memudahkan pelaku usaha, kita justru menambah beban. Kebijakan ini perlu ditinjau kembali," katanya.

Ia juga mencatat bahwa kenaikan PPN bertepatan dengan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 6,5 persen pada 2025, serta penurunan kinerja sektor otomotif hingga 30 persen. “Industri sedang tidak dalam posisi baik untuk menanggung beban tambahan. Penerapan kebijakan ini di tengah kondisi seperti ini akan memperburuk situasi,” tambahnya.

Jika pemerintah tetap menerapkan PPN 12 persen, Apindo meminta adanya kebijakan kompensasi berupa stimulus ekonomi untuk mendorong daya saing dan membantu pelaku usaha. "Kami butuh insentif yang konkret agar tetap bisa bertahan dan menjaga lapangan kerja di tengah tantangan ini," ungkap Darwoto.

Ia berharap pemerintah dapat lebih bijaksana dalam mempertimbangkan waktu penerapan kebijakan ini. "Kami tidak menolak perbaikan sistem pajak, tetapi kami meminta waktu yang lebih tepat agar dampaknya tidak mengganggu pemulihan ekonomi nasional," tegasnya.

Apindo juga mengajak pemerintah untuk berdialog dengan pelaku industri guna mencari solusi terbaik yang tidak hanya mendukung penerimaan negara, tetapi juga menjaga stabilitas industri dan daya beli masyarakat. "Kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif," pungkasnya.

Kebijakan PPN 12 persen ini menjadi salah satu isu penting yang diharapkan dapat dievaluasi lebih lanjut oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan aspirasi dari pelaku usaha. ***