Prasetyo Hadi Ingatkan Hasto: Tuduhan Korupsi Jangan Asal Klaim, Harus Berdasarkan Fakta

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang berencana membongkar dugaan kasus korupsi pejabat tinggi negara. Ia meminta agar setiap tuduhan disampaikan kepada penegak hukum dengan dasar fakta yang jelas.

“Kalau memang ada, ya laporkan. Semua harus melalui fakta hukum, bukan sekadar opini. Kita ini negara hukum,” ujar Prasetyo usai menghadiri Perayaan Puncak Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (29/12/2024).

Prasetyo menekankan bahwa pemerintah mendukung penuh penegakan hukum yang transparan dan tidak akan menutupi pelanggaran apa pun jika terbukti. Namun, ia mengingatkan agar tuduhan semacam ini tidak dilontarkan tanpa bukti yang kredibel. "Jangan sampai hanya menimbulkan kegaduhan tanpa dasar yang kuat," tegasnya.

Sebelumnya, isu ini mencuat setelah Juru Bicara DPP PDI Perjuangan, Guntur Romli, mengunggah video di akun Instagram @gunromli pada Kamis (26/12). Dalam unggahan tersebut, Guntur menyebut Hasto telah mempersiapkan serangkaian video yang akan mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah pejabat tinggi dalam kasus korupsi.

“Video-video ini jika dirilis akan mengejutkan publik. Nama-nama yang disebut serta bukti yang ditampilkan bisa mengubah peta pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Guntur dalam videonya.

Prasetyo menegaskan pentingnya menjaga integritas hukum dan menghindari penggunaan isu korupsi sebagai alat politik. “Jika ada fakta, silakan bawa ke ranah hukum. Jangan hanya melempar isu yang bisa menyesatkan publik,” katanya.

Rencana Hasto Kristiyanto ini memicu perhatian publik karena disebut-sebut akan memuat bukti-bukti kuat dan melibatkan nama-nama besar di pemerintahan. Meski demikian, banyak pihak menunggu tindak lanjut nyata, apakah video tersebut akan benar-benar dirilis dan dilaporkan kepada aparat hukum.

Prasetyo juga mengingatkan bahwa langkah seperti ini harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. “Kami mendukung segala upaya pemberantasan korupsi, tetapi harus berdasarkan prinsip keadilan dan fakta hukum yang tidak dapat dibantah,” ujarnya.

Sementara itu, isu ini menambah dinamika politik di penghujung tahun. Apabila bukti yang dijanjikan Hasto terbukti valid dan dipublikasikan, hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik dan arah pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, jika tidak terbukti, justru bisa berbalik menjadi bumerang.

Masyarakat kini menantikan bagaimana langkah Hasto Kristiyanto dan respons pemerintah terhadap isu yang semakin memanas ini. ***