Pemprov DKI Klarifikasi Status Harvey Moeis dan Sandra Dewi Sebagai Penerima Bantuan BPJS Kesehatan

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan penjelasan terkait status kepesertaan Harvey Moeis dan istrinya, Sandra Dewi, sebagai penerima BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas III. Keduanya tercatat sebagai peserta sejak 2018, sebelum Pemprov DKI mulai menata ulang penerima bantuan agar lebih tepat sasaran.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menjelaskan bahwa pada periode 2017-2018, Pemprov DKI fokus melaksanakan kebijakan Universal Health Coverage (UHC) untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh penduduk Jakarta. Hal ini sesuai dengan Pergub Nomor 169 Tahun 2016.

“Pada masa itu, penduduk yang memenuhi kriteria administratif, seperti memiliki KTP DKI dan bersedia dirawat di kelas III, dapat didaftarkan sebagai penerima PBI APBD. Harvey Moeis dan Sandra Dewi terdaftar sejak 1 Maret 2018,” kata Ani, Minggu (29/12/2024).

Penataan Data untuk Tepat Sasaran

Sejak 2020, Pemprov DKI mulai melakukan penyesuaian terhadap data penerima PBI untuk memastikan bantuan hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Langkah ini meliputi integrasi data fakir miskin ke dalam segmen PBI JK (Jaminan Kesehatan) yang dibiayai pemerintah pusat, serta mendorong pemberi kerja dan masyarakat mampu untuk beralih ke segmen PPU (Pekerja Penerima Upah) atau mandiri.

“Pemprov juga terus mengedukasi masyarakat yang mampu secara ekonomi melalui kampanye ‘Mandiri Itu Keren’, untuk membayar iuran BPJS secara mandiri,” tambah Ani.

Ani juga menegaskan bahwa revisi terhadap Pergub Nomor 46 Tahun 2021 sedang disusun untuk memperketat kriteria penerima bantuan iuran. "Kami bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan perlindungan kesehatan tetap berjalan tetapi lebih adil dan tepat sasaran," jelasnya.

Sorotan Publik

Kasus ini mencuat di tengah penahanan Harvey Moeis atas dugaan korupsi sektor timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun. Statusnya sebagai penerima PBI memicu diskusi publik terkait pentingnya pembaruan data bantuan sosial untuk menghindari ketidaktepatan sasaran.

Pemprov DKI menegaskan akan terus berkomitmen melindungi kesehatan warganya melalui kebijakan yang adil dan transparan. ***