Pakar Hukum: AI Dapat Membantu Cegah Mark Up Anggaran Pemerintah

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik mark up anggaran harus dihentikan karena menjadi salah satu sumber kebocoran keuangan negara. Menanggapi hal ini, pakar hukum dari Universitas Airlangga (Unair), Hardjuno Wiwoho, menyarankan penggunaan artificial intelligence (AI) untuk memprediksi dan mencegah potensi penyimpangan tersebut.

“Digitalisasi seperti e-catalog dan e-government sudah menjadi langkah awal yang baik. Namun, penerapan AI dapat memberikan prediksi risiko korupsi melalui analisis data real-time, memastikan harga sesuai pasar, dan menekan peluang terjadinya manipulasi,” ujar Hardjuno, Senin.

Meski teknologi seperti AI menawarkan solusi teknis, Hardjuno mengingatkan bahwa akar permasalahan terletak pada budaya dan mentalitas pelaku anggaran.

“Teknologi hanyalah alat bantu. Tanpa integritas yang kuat dari eksekutif hingga level operasional, digitalisasi hanya akan menjadi formalitas,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya edukasi anti-korupsi di semua tingkat pemerintahan. “Pemerintah perlu menanamkan nilai-nilai integritas dan bertindak tegas terhadap pelanggaran sebagai bentuk edukasi publik,” tambahnya.

Hardjuno mendukung langkah Presiden Prabowo yang melibatkan legislatif, yudikatif, dan seluruh aparat untuk bersama-sama memberantas korupsi. Ia optimis kombinasi teknologi dan penguatan budaya anti-korupsi dapat meminimalkan praktik mark up.

“Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, Indonesia dapat mencapai pembangunan yang lebih bersih dan tepat sasaran,” katanya.

Presiden Prabowo dalam pidatonya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) menegaskan bahwa pemberantasan mark up memerlukan sinergi semua pihak.

“Kita ingin pembangunan nasional bebas dari kebocoran dan manipulasi. Ini memerlukan kerja sama yudikatif, legislatif, aparat, dan seluruh elemen bangsa,” tegas Prabowo. ***