Prabowo: Mark Up Anggaran Adalah Korupsi, Harus Diberantas

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyerukan pemberantasan praktik penggelembungan anggaran (mark up) yang disebutnya sebagai tindakan korupsi dan perampasan hak rakyat. Hal ini disampaikan dalam pidato pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin.

Presiden menegaskan bahwa digitalisasi, seperti e-catalog dan e-government, telah diterapkan untuk mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. “Budaya mark up itu korupsi. Kalau biaya membangun rumah Rp100 juta, ya segitu. Jangan dinaikkan jadi Rp150 juta,” ujar Prabowo.

Dia juga mengungkapkan bahwa kebiasaan tersebut menjadi penyebab utama kebocoran anggaran negara. Presiden meminta sinergi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk bersama-sama menghapus praktik tersebut demi pembangunan nasional yang efektif.

Dalam pidatonya, Presiden menyebutkan rencana untuk mengungkap nilai kebocoran anggaran dalam pertemuan kabinet mendatang. "Jika perlu, saya akan undang khusus kepala daerah seperti bupati dan gubernur untuk mendiskusikan ini,” tambahnya.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala BIN M. Herindra.

Prabowo menutup arahannya dengan menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan tanpa korupsi dan manipulasi demi kemajuan bangsa. (ant)