Ketua DPRD Yakin Masa Depan Jakarta Cemerlang Meski Tak Sandang Status IKN
![]() |
Penulis: Azhari Nasution
Khoirudin menjelaskan, ada 15 urusan yang sebelumnya dipegang pemerintah pusat kini dialihkan menjadi kewenangan Daerah Khusus Jakarta (DKJ), sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 undang-undang tersebut. Menurutnya, langkah ini membuka peluang besar untuk mendongkrak pendapatan daerah.
"Untuk perpindahan ibu kota, ada peluang yang sangat besar buat Jakarta. Ada 15 urusan pusat diserahkan ke Jakarta. Ini luar biasa, Daerah Khusus Jakarta yang sangat keren," ujarnya pada Jumat (3/1/2025).
Khoirudin memaparkan beberapa bidang strategis yang kini menjadi tanggung jawab DKJ, seperti investasi, pendidikan, ketenagakerjaan, kelautan, dan lingkungan hidup. Dengan otonomi yang lebih luas, birokrasi yang sebelumnya harus melalui pemerintah pusat kini dapat disederhanakan di tingkat daerah.
Sebagai contoh, ia menyebut pengelolaan kawasan pesisir utara Jakarta seperti Taman Nasional Pulau Seribu, yang sebelumnya membutuhkan izin dari pusat, kini dapat diatur langsung oleh pemerintah Jakarta. "Artinya, Jakarta punya otoritas untuk memberikan keputusan dan kebijakan demi kebaikan warganya," jelasnya.
Ia menambahkan, peningkatan PAD ini akan digunakan untuk memperbaiki layanan masyarakat. "Peluangnya banyak. Dengan adanya kewenangan ini, kita bisa memperoleh pendapatan baru untuk Jakarta," kata Khoirudin.
Untuk memanfaatkan peluang ini, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta segera menyusun regulasi yang relevan dan memperkuat kerja sama dengan akademisi untuk memastikan pengelolaan 15 urusan tersebut berjalan efektif.
"InsyaAllah ini menjadi pegangan kita bersama untuk memaksimalkan potensi demi kebaikan warga Jakarta," tutupnya. ***
| Kategori | : | Voli, DKI Jakarta |













