Ketua GKJ: Tak Perlu Bermanuver, Pram-Rano Pasti Objektif Pilih Pejabat

Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ) mengingatkan agar pemimpin baru Jakarta tersebut mewaspadai adanya manuver-manuver untuk memperoleh jabatan.

 

Berakhirnya kegiatan itu menandakan para kepala daerah, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, akan mulai menjalankan tugas dan fungsi pokok mereka dalam mengelola pemerintahan.

 

Dalam mengorkestrasi jajaran Pemprov DKI Jakarta, Pram-Rano akan dibantu oleh pejabat-pejabat di bawahnya, seperti sekretaris daerah (Sekda), kepala dinas, kepala badan, wali kota, bupati, camat, dan lurah.

 

"Terkait dengan pengisian jabatan-jabatan strategis, Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ) mengingatkan Pram- Rano untuk berhati-hati dalam memilih Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan menduduki posisi-posisi itu," kata Adjie, Jumat (28/2).

 

Menurutnya, GKJ menyoroti adanya manuver dari beberapa calon pejabat yang berusaha memperebutkan posisi-posisi strategis dengan cara yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.

 

"Sudah menjadi rahasia umum di banyak pemerintahan daerah, adanya potensi gangguan dalam proses penunjukan pejabat," terangnya.

 

Adjie menjelaskan, mereka yang menginginkan jabatan seringkali membentuk kelompok penekan yang berusaha mempengaruhi keputusan gubernur dalam memilih.

 

"Mereka biasanya membentuk kelompok di luar pemerintahan yang bukan ASN. Kelompok ini sering kali mengeluarkan anggaran untuk membentuk opini terkait kinerja pejabat yang sedang menjabat," ungkapnya.

 

Ia menambahkan, dalam proses seleksi pejabat, baik pejabat yang masih menjabat maupun calon pejabat baru, seringkali bersaing dengan menunjukkan kinerja mereka di depan gubernur. 

 

Para pejabat yang berkaitan dengan anggaran cenderung lebih aktif dalam menunjukkan prestasi mereka, mengingat kontrol terhadap anggaran menjadi sangat vital dalam perebutan posisi strategis.

 

"Biasanya, mereka yang sudah nyaman dengan posisinya akan melakukan berbagai cara agar gubernur tertarik, termasuk dengan menunjukkan keberhasilan mereka dalam mengelola keuangan," bebernya.

 

Adjie juga menyoroti munculnya isu-isu seperti spekulasi tentang perombakan jabatan atau penyebaran opini negatif terhadap pejabat tertentu. Hal ini bisa menciptakan kegaduhan yang merugikan jalannya pemerintahan.

 

Untuk itu, GKJ mengimbau masyarakat untuk ikut mengawasi pergerakan pejabat di Pemprov DKI Jakarta yang menunjukkan ambisi berlebihan untuk mengejar posisi tertentu.

 

"Ini seharusnya tidak perlu terjadi karena bisa berdampak buruk bagi jalannya pemerintahan. Biarkan saja gubernur memilih pejabat berdasarkan aturan dan masukan yang benar-benar objektif," imbuhnya.

 

Ia meminta kepada ASN di Pemprov DKI untuk tetap sportif dan tidak menciptakan kegaduhan yang bisa mengganggu proses pengambilan keputusan gubernur.

 

"Bekerja saja sebaik mungkin dan biar Mas Pram-Bang Doel menilai secara objektif. Jangan melakukan manuver-manuver tidak perlu," tegasnya.

 

Adjie menuturkan, saat ini adalah momentum membangun soliditas untuk menyukseskan kepemimpinan baru di Jakarta.

 

"Saya juga mengajak masyarakat untuk mendukung kepemimpinan Mas Pram dan Bang Doel dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global," pungkasnya. ***