Harimau Sumatera Terancam, Kemenhut Perketat Pengawasan dan Siap Bertindak Tegas

JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperketat pengawasan terhadap perburuan liar harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) sebagai respons atas meningkatnya kasus perburuan ilegal yang mengancam spesies langka ini.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemenhut, Satyawan Pudyatmoko, dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (7/3/2025), mengungkapkan bahwa pihaknya akan memperkuat patroli dan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mencegah terulangnya kasus perburuan di Desa Tibawan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

"Kasus perburuan harimau Sumatera harus dihentikan. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pihak guna melindungi satwa dilindungi ini dari kepunahan," tegasnya.

Kasus terakhir yang terjadi di Riau memperlihatkan bagaimana ancaman terhadap harimau Sumatera masih sangat nyata. BBKSDA Riau menerima laporan pada 2 Maret 2025 terkait seekor harimau Sumatera yang terjerat. Namun, saat tim tiba di lokasi keesokan harinya, satwa tersebut sudah tidak ditemukan. Bukti di lokasi, termasuk tali jerat yang putus, mengindikasikan adanya aktivitas perburuan liar.

Hasil investigasi bersama Polsek Rokan IV Koto, Koramil Rokan IV Koto, dan Yayasan Arsari mengungkap keterlibatan enam orang tersangka yang diduga terlibat dalam perburuan, pengangkutan, dan perdagangan bagian tubuh harimau Sumatera.

Dalam penggerebekan, tim berhasil menyita barang bukti berupa parang, tali jerat, tulang belulang, kulit dan daging harimau, serta satu unit mobil yang digunakan untuk membawa bangkai harimau ke luar desa.

Kemenhut menegaskan bahwa seluruh pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mengancam mereka dengan hukuman pidana berat.

"Kita tidak bisa membiarkan perburuan ilegal terus terjadi. Upaya perlindungan harus melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, LSM, dan komunitas lokal," lanjut Satyawan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan aktivitas ilegal yang membahayakan satwa liar, tidak memburu satwa dilindungi, serta menjaga keseimbangan ekosistem dengan tidak membunuh satwa mangsa harimau.

"Harimau Sumatera adalah simbol kekayaan alam Indonesia. Jika kita tidak bertindak sekarang, generasi mendatang hanya akan mengenalnya dari cerita dan foto. Konservasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama," pungkasnya. (ant)