Menko Polkam Resmikan Desk Ini, Tugasnya Tangani Masalah Pekerja Migran Hulu Sampai Hilir

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meresmikan desk koordinasi pelindungan pekerja migran Indonesia dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, hari ini.

Pembentukan desk koordinasi sesuai arahan Presiden Prabowo untuk memberikan pelindungan maksimal bagi pekerja migran. Desk akan dipimpin Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

“Selanjutnya yang terkait dengan pekerja migran, Bapak Presiden sangat memberikan perhatian yang besar kepada saudara-saudara kita, para pekerja migran Indonesia yang telah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk keluarganya dan negara dalam bentuk devisa yang dikirimkan masuk ke negara kita,” kata Budi Gunawan di Kantor Kemenko Polkam, Kamis, (13/3/2025)

Budi Gunawan menyebut, desk ini dibentuk bertujuan agar kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia dapat tertangani dengan baik. Secara bertahap, Budi ingin kasus-kasus yang dihadapi pekerja migran menurun.

"Ini juga mengindikasikan semakin efektifnya penanganan terhadap kasus-kasus pekerja migran kita dari hulu sampai dengan hilir,” kata Budi Gunawan.

Di sisi lain, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengungkapkan, permasalahan dalam tata kelola pelindungan pekerja migran yakni berangkat secara nonprosedural atau ilegal.

“Rata-rata masalah yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia, baik itu kekerasan maupun eksploitasi bahkan human trafficking, sumber utamanya salah satunya adalah karena pekerja migran kita berangkat secara ilegal atau nonprosedural. Itu ada sekitar 90 sampai 95 persen,” ungkap Menteri Karding.

Menteri Karding berharap pembentukan desk koordinasi pelindungan pekerja migran Indonesia sebagai kolaborasi antarkementerian untuk membantu menangani masalah terkait kualitas dan tata kelola pelindungan.

“Desk ini kita harapkan nanti akan menjadi forum kolaborasi dan sinergi kami untuk ikut menangani masalah-masalah yang terkait dengan kualitas perlindungan atau tata kelola perlindungan kita,” demikian Menteri Karding. ***