Program MBG Salurkan Rp710,5 Miliar, Target 82,9 Juta Penerima

JAKARTA – Pemerintah telah mencairkan anggaran Rp710,5 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025, menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat.

“Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang,” ujar Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

Sebanyak 2.053.248 penerima manfaat terdiri dari 111.127 anak pra SD, 912.023 siswa SD/MI, 578.465 siswa SMP/MTs, dan 424.145 siswa SMA/MA/SMK. Selain itu, penerima lainnya meliputi 10.681 santri pondok pesantren, 4.548 siswa Sekolah Luar Biasa (SLB), 7.811 balita, 1.835 ibu hamil, serta 2.613 ibu menyusui. Saat ini, terdapat 246 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang telah beroperasi.

Awalnya, anggaran program MBG yang disalurkan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) ditetapkan sebesar Rp71 triliun dengan target 17,9 juta penerima manfaat pada 2025. Namun, Presiden Prabowo meminta cakupan penerima diperluas hingga 82,9 juta orang, sehingga kebutuhan anggaran diperkirakan meningkat menjadi Rp171 triliun.

Untuk menutup kebutuhan tambahan ini, pemerintah akan memanfaatkan hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) sesuai instruksi Presiden Prabowo.

Pada Januari lalu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengisyaratkan persetujuan tambahan anggaran MBG senilai Rp100 triliun. Menurutnya, program ini merupakan investasi jangka panjang yang memerlukan dukungan keuangan besar.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan pentingnya audit program MBG setiap kuartal untuk memastikan efektivitas dan transparansi penggunaan dana.

“Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk melakukan audit tiap kuartal agar dapat mengevaluasi kekurangan dan meningkatkan efektivitas program ini,” kata Luhut.

Dengan target besar dan pengelolaan anggaran yang mencapai Rp171 triliun, Luhut menegaskan bahwa keberhasilan program ini harus menjadi tanggung jawab bersama. (ant)