Pungli Logistik Rugikan Rakyat, Satu Truk Dipalak Rp150 Juta Setahun, DPR dan AHY Sepakat: Ini Harus Diberantas!

JAKARTA – Praktik pungutan liar (pungli) terhadap truk logistik dinilai semakin meresahkan dan menjadi salah satu penyebab utama mahalnya biaya distribusi barang di Indonesia. Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, menyebut bahwa pungli sistemik di jalur distribusi telah menyengsarakan rakyat kecil.

“Bayangkan satu sopir truk harus keluar Rp150 juta per tahun hanya untuk pungli. Itu bukan biaya kecil, pasti dibebankan ke harga barang dan akhirnya rakyat yang bayar,” kata Syafiuddin, Jumat (18/7/2025).

Ia menyoroti minimnya penegakan hukum terhadap praktik pungli yang sudah berlangsung lama, meski datanya terang. Syafiuddin mendesak agar kementerian, Polri, Kejaksaan, dan KPK bersinergi melakukan operasi gabungan dan audit menyeluruh.

“Pungli ini memperpanjang rantai distribusi, bikin biaya logistik Indonesia paling tinggi di Asia Tenggara. Kalau mau harga barang turun, pungli harus diberantas,” tegas politisi PKB itu.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga tak tinggal diam. Ia menegaskan bahwa praktik pungli di sektor logistik bukan hanya ilegal, tetapi juga membunuh efisiensi.

“Kami sudah identifikasi daerah rawan pungli. Ini penyebab kenapa logistik kita mahal. Harus ada penindakan hukum yang tegas,” ujar AHY usai rapat koordinasi penanganan kendaraan ODOL di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Ia yakin jika pungli diberantas, anggapan bahwa truk Over Dimension and Over Loading (ODOL) lebih murah akan gugur dengan sendirinya. “Biaya logistik akan jauh lebih rendah jika distribusi bersih dari pungli,” ujarnya.

DPR pun mendorong dibentuknya sistem pengawasan digital, kanal aduan terbuka, serta sanksi keras bagi siapa pun yang terlibat, baik oknum aparat maupun warga sipil. “Kita harus buka mata. Pungli bukan hal sepele, tapi penyebab utama kenapa ekonomi rakyat makin berat,” tutup Syafiuddin. ***