Protes GenZ Nepal Usai Medsos Diblokir, 19 Orang Tewas

JAKARTA – Pemblokiran media sosial di Nepal berujung pada kerusuhan besar yang menewaskan 19 orang, Senin (8/9/2025). Demonstrasi yang digerakkan generasi muda ini menjadi salah satu aksi protes terbesar sejak negara itu menghapus monarki pada 2008.

Kerusuhan pecah di ibu kota Kathmandu, saat ribuan warga menuntut pemerintah mencabut kebijakan pemblokiran platform digital. Massa menyerbu gedung parlemen, membakar ambulans, dan melempari aparat yang berjaga. Polisi menembakkan gas air mata serta peluru karet untuk mengendalikan situasi.

"Polisi menembak secara membabi buta," ujar seorang demonstran kepada ANI, dikutip Reuters, Selasa (9/9/2025). Ia mengaku rekannya terluka di bagian tangan akibat tembakan.

Pihak kepolisian melaporkan lebih dari 100 orang luka-luka, termasuk 28 aparat. Para korban dibawa ke rumah sakit dengan bantuan sesama pengunjuk rasa. Dua korban meninggal berasal dari kota Itahari di bagian timur Nepal.

Kebijakan pemblokiran media sosial pekan lalu menjadi pemicu utama kemarahan publik. Pemerintah beralasan langkah itu diperlukan karena platform digital tidak mendaftar ke otoritas terkait serta sering dipakai menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan penipuan. Namun, mayoritas warga Nepal menolak kebijakan tersebut, mengingat 90 persen dari 30 juta penduduk aktif menggunakan internet.

Aksi protes didominasi anak muda, pelajar, dan mahasiswa yang membawa poster bertuliskan "Hentikan korupsi, bukan media sosial" serta "Anak muda melawan korupsi."

Krisis politik semakin memanas setelah Menteri Dalam Negeri Nepal, Ramesh Lekhak, menyatakan mundur dari jabatannya dengan alasan tanggung jawab moral atas jatuhnya korban jiwa. Perdana Menteri K.P. Sharma Oli kemudian menggelar rapat darurat kabinet guna mencari solusi.

Protes ini dipandang sebagai bentuk perlawanan generasi baru terhadap praktik korupsi dan lambannya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Ketidakpuasan publik semakin memperdalam instabilitas politik Nepal yang sudah mengalami 14 kali pergantian pemerintahan sejak 2008. ***