Aktivis Jakarta Ingatkan Risiko di Balik Ambisi Perseroda dan IPO PAM Jaya

 

"Narasinya memang transparansi meningkat, modal segar masuk, inovasi bisa digenjot. Tapi di balik kilau wacana itu, ada risiko fundamental yang dampaknya langsung dirasakan warga Jakarta," kata Tope dalam keterangannya, Senin (22/9/2025).

 

Ia memaparkan, risiko pertama bergesernya orientasi pelayanan publik ke profit. Saat ini, cakupan layanan air perpipaan PAM Jaya baru sekitar 68,49 persen warga Jakarta (per Juni 2024). Artinya, sepertiga warga ibu kota masih belum menikmati air pipa. Targetnya pada 2030 adalah 2.016.011 pelanggan, hampir dua kali lipat dari kondisi sekarang yang baru 941 ribu pelanggan. 

 

"Kalau IPO dilakukan, tekanan dari investor bisa membuat ekspansi ke wilayah padat dan miskin jadi lambat karena kawasan tersebut dianggap kurang menguntungkan," terangnya.

 

Kedua, Tope menyoroti risiko kenaikan tarif. Sebab, selama 17 tahun tarif air PAM Jaya tidak pernah naik, baru pada Januari 2025 terjadi penyesuaian. Untuk golongan ‘KI’ (kios/industri kecil), tarif 0–10 m³ menjadi Rp1.000/m³, 11–20 m³ Rp1.500/m³, dan di atas 20 m³ Rp1.700/m³. 

 

"Kenaikan ini saja sudah memicu perdebatan publik. Kalau nanti ada tekanan profit dari bursa, potensi kenaikan tarif bisa lebih sering terjadi, dan jelas ini memberatkan warga kecil yang sudah terhimpit biaya hidup," tegasnya.

 

Ketiga, ia menilai risiko terhambatnya investasi jangka panjang. Saat ini PAM Jaya mengelola sekitar 20.750 liter/detik, sementara kebutuhan seluruh warga Jakarta mencapai 31.000 liter/detik. Gap ini hanya bisa ditutup dengan proyek infrastruktur besar, termasuk peremajaan lebih dari 19.000 km pipa lama. 

 

"Investor di pasar modal cenderung berpikir jangka pendek dan mencari ROI cepat. Proyek besar yang butuh puluhan tahun bisa dianggap kurang menarik," ucapnya.

 

Keempat, Tope mengingatkan risiko sosial dan politik. Rekor sambungan rumah baru sebanyak 46 ribu sambungan pada 2024 menjadi angka tertinggi dalam 15 tahun terakhir dengan ekspektasi masyarakat semakin tinggi. 

 

"Kalau setelah IPO layanan stagnan, sementara tarif melonjak, resistensi sosial bisa menguat. Narasi jual air ke swasta bisa memicu protes, apalagi air dipandang sebagai hak dasar, bukan komoditas bisnis," bebernya.

 

Kelima, menurut Tope, ada risiko tata kelola dan pasar modal. Sebagai perusahaan terbuka, PAM Jaya harus tunduk pada aturan bursa yang ketat, mulai dari kewajiban laporan keuangan yang transparan, kinerja prima, hingga fluktuasi harga saham mengikuti sentimen pasar. 

 

"Padahal, kebutuhan air bersih warga tidak boleh ikut-ikutan fluktuatif seperti grafik IHSG," ungkap Tope.

 

Ia menilai, dengan menjadikan PAM Jaya perseroda dan IPO adalah pedang bermata dua. Memang ada peluang modal besar masuk, tapi risikonya jauh lebih fundamental.

 

Misi pelayanan publik bisa tergeser ke orientasi profit, tarif makin memberatkan warga, dan pembangunan jangka panjang yang dibutuhkan bisa terhambat. Pertaruhannya, bukan sekadar saham dan dividen, tapi hak air bersih jutaan warga Jakarta. Apalagi, pasokan atau ketersediaan air baku untuk memenuhi cakupan layanan 100 persen masih menjadi PR besar yang belum ada solusi," pungkas Tope. ***