Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ketua Umum NAIJU Apresiasi Pemprov DKI Gulirkan Try Out Gratis Masuk Perguruan Tinggi
Metropolitan
19 jam yang lalu
Ketua Umum NAIJU Apresiasi Pemprov DKI Gulirkan Try Out Gratis Masuk Perguruan Tinggi
2
Bursa Wapres Pengganti Gibran Memanas, Dasco Ungguli Sugiono? Ini 3 Modal Politiknya
Nasional
20 jam yang lalu
Bursa Wapres Pengganti Gibran Memanas, Dasco Ungguli Sugiono? Ini 3 Modal Politiknya
3
Mariano Peralta Cerita Soal Adaptasi di Persib dan Kota Bandung
Sepakbola
18 jam yang lalu
Mariano Peralta Cerita Soal Adaptasi di Persib dan Kota Bandung
4
Kalahkan Wakil Chinese Taipei, Amali/Siti Fadia Raih Tiket ke Babak 16 Besar
Badminton
19 jam yang lalu
Kalahkan Wakil Chinese Taipei, Amali/Siti Fadia Raih Tiket ke Babak 16 Besar
5
Persib Bandung Hadapi Jadwal Superpadat Hingga Desember 2026
Sepakbola
18 jam yang lalu
Persib Bandung Hadapi Jadwal Superpadat Hingga Desember 2026
6
Mulyanto: Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara Harus Diikuti Reformasi Tata Kelola dan Penegakan Hukum
Nasional
20 jam yang lalu
Mulyanto: Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara Harus Diikuti Reformasi Tata Kelola dan Penegakan Hukum
Home  /  Berita  /  PON

ASN dari Lampung Nyamar Jadi Jaksa Kejagung, Coba Temui Bupati OKI Sebelum Ditangkap

ASN dari Lampung Nyamar Jadi Jaksa Kejagung, Coba Temui Bupati OKI Sebelum Ditangkap
ASN Way Kanan, Lampung berinisial BA yang menjadi Jaksa Gadungan saat digiring ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel. (foto : dok kejati sumsel)
Selasa, 07 Oktober 2025 12:02 WIB

JAKARTA – Aksi penyamaran seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) asal Way Kanan, Lampung, berinisial BA, menghebohkan jajaran Kejaksaan di Sumatera Selatan. Mengaku sebagai jaksa dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, BA berusaha menembus sejumlah kantor kejaksaan hingga mencoba menemui langsung Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Muchendi Mahzareki.

Aksi BA berakhir dramatis ketika tim gabungan Kejati Sumsel dan Kejari OKI menangkapnya di sebuah rumah makan, Senin (6/10/2025). Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa BA hanyalah ASN biasa di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Way Kanan.

“Pelaku datang dengan mengenakan seragam lengkap layaknya jaksa, bahkan memakai pangkat Jaksa Madya dan pin Persaja. Namun hasil pemeriksaan membuktikan dia bukan pegawai kejaksaan,” ungkap Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, Selasa (7/10/2025).

Vanny menjelaskan, BA memulai aksinya dengan mendatangi kantor Kejati Sumsel di Palembang sekitar pukul 08.00 WIB bersama dua orang rekannya berpakaian sipil. Ia memperkenalkan diri sebagai jaksa dari Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Kejagung RI dan mengaku sedang menanyakan beberapa perkara.

Setelah gagal bertemu pejabat di Kejati, BA melanjutkan perjalanan ke Kejari OKI sekitar pukul 11.30 WIB. Di sana, ia kembali memperkenalkan diri sebagai utusan Kejagung yang ingin bertemu sejumlah pejabat, termasuk Kajari, Kasi Intel, dan Kasi Pidsus.

Namun, kecurigaan mulai muncul saat BA meminta staf Kejari untuk menghubungkannya dengan Bupati OKI. Ia mengaku membawa perintah langsung dari Kejagung dan menegaskan pertemuan itu bersifat mendesak.

“Permintaannya yang memaksa dan tidak disertai surat tugas membuat tim Kejari curiga. Setelah dicek, ternyata pelaku juga sempat ke Bagian Protokol Pemkab OKI dengan pengakuan yang sama,” jelas Vanny.

Tim Kejari OKI kemudian melakukan pengejaran dan menemukan BA di sebuah rumah makan tempat ia beristirahat. Tanpa perlawanan, pelaku langsung diamankan dan dibawa ke Kejati Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil penyelidikan awal memastikan bahwa BA berpangkat ASN golongan III/d dan tidak memiliki hubungan dengan lembaga kejaksaan. Hingga kini, penyidik masih menelusuri motif di balik aksinya. 

“Kami masih mendalami alasan pelaku melakukan penyamaran. Sementara ini belum ditemukan indikasi adanya jaringan atau tujuan tertentu,” tambah Vanny.

Kejati Sumsel mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku sebagai aparat penegak hukum tanpa menunjukkan identitas dan surat tugas resmi.

“Kami imbau masyarakat selalu memeriksa identitas dan surat resmi setiap pejabat yang datang membawa nama lembaga hukum. Ini penting untuk menghindari penipuan dan penyalahgunaan wewenang,” tutupnya. ***

Editor:M Rafdinal Adrianto
Sumber:kumparan.com
Kategori:PON, Nasional, Voli, Beladiri
wwwwww