Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ketua Umum NAIJU Apresiasi Pemprov DKI Gulirkan Try Out Gratis Masuk Perguruan Tinggi
Metropolitan
19 jam yang lalu
Ketua Umum NAIJU Apresiasi Pemprov DKI Gulirkan Try Out Gratis Masuk Perguruan Tinggi
2
Bursa Wapres Pengganti Gibran Memanas, Dasco Ungguli Sugiono? Ini 3 Modal Politiknya
Nasional
20 jam yang lalu
Bursa Wapres Pengganti Gibran Memanas, Dasco Ungguli Sugiono? Ini 3 Modal Politiknya
3
Mariano Peralta Cerita Soal Adaptasi di Persib dan Kota Bandung
Sepakbola
18 jam yang lalu
Mariano Peralta Cerita Soal Adaptasi di Persib dan Kota Bandung
4
Kalahkan Wakil Chinese Taipei, Amali/Siti Fadia Raih Tiket ke Babak 16 Besar
Badminton
19 jam yang lalu
Kalahkan Wakil Chinese Taipei, Amali/Siti Fadia Raih Tiket ke Babak 16 Besar
5
Persib Bandung Hadapi Jadwal Superpadat Hingga Desember 2026
Sepakbola
18 jam yang lalu
Persib Bandung Hadapi Jadwal Superpadat Hingga Desember 2026
6
Mulyanto: Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara Harus Diikuti Reformasi Tata Kelola dan Penegakan Hukum
Nasional
20 jam yang lalu
Mulyanto: Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara Harus Diikuti Reformasi Tata Kelola dan Penegakan Hukum
Home  /  Berita  /  DKI Jakarta

Sumut Catat Inflasi 5,32 Persen, Kemendagri: Daerah Lain Bisa Tekan Harga, Kenapa Kalian Tidak?

Sumut Catat Inflasi 5,32 Persen, Kemendagri: Daerah Lain Bisa Tekan Harga, Kenapa Kalian Tidak?
Selasa, 07 Oktober 2025 13:07 WIB

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti lonjakan inflasi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang kini tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegur Gubernur Sumut, Bobby Nasution, agar segera mengambil langkah konkret untuk menekan harga kebutuhan pokok yang terus naik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Sumut pada September 2025 mencapai 5,32 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka 2,65 persen. 

“Inflasi 5,32 persen di satu provinsi itu sudah terasa dampaknya bagi masyarakat. Mohon menjadi perhatian khusus para gubernur, terutama di 10 provinsi dengan angka tertinggi,” kata Tomsi dalam rapat yang disiarkan di kanal YouTube Kemendagri, Senin (6/10/2025).

Tomsi menegaskan, tingginya inflasi di Sumut menjadi sinyal lemahnya upaya pengendalian harga di tingkat daerah. Ia menilai beberapa daerah cenderung pasif dan hanya menunggu kebijakan pusat tanpa melakukan terobosan berarti. 

“Masih ada kabupaten dan kota yang seperti hanya berharap anugerah Tuhan, tanpa usaha maksimal. Kalau dinas-dinas tidak bergerak, kepala daerah perlu mengevaluasi,” ujarnya dengan nada tegas. 

Tomsi juga menyoroti perbandingan mencolok antara Sumut dan Papua Pegunungan. Menurutnya, meski Papua Pegunungan menghadapi hambatan distribusi akibat kondisi geografis, provinsi itu justru mampu menjaga inflasi di level 3,55 persen.

“Kalau daerah lain yang distribusinya sulit saja bisa, kenapa daerah dengan akses lebih baik justru inflasinya tinggi?” ucapnya. 

Berdasarkan catatan BPS, selain Sumut, provinsi lain yang masuk dalam daftar inflasi tertinggi adalah Riau (5,08 persen), Aceh (4,45 persen), dan Sumatera Barat (4,22 persen). Sementara satu-satunya provinsi yang mencatat deflasi tidak disebutkan secara rinci.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan kelompok penyumbang inflasi terbesar nasional berasal dari perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan kenaikan mencapai 9,59 persen yoy. Disusul kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang meningkat 5,01 persen.

“Penyumbang utama inflasi kali ini berasal dari kenaikan harga emas dan komoditas kebutuhan pokok,” ungkap Amalia. 

Kemendagri meminta seluruh kepala daerah memperketat koordinasi antarinstansi, memastikan kelancaran pasokan bahan pangan, serta memantau harga pasar secara berkala.

“Inflasi bukan hanya urusan angka, tapi soal kesejahteraan masyarakat. Jangan biarkan harga kebutuhan pokok makin menjauh dari daya beli rakyat,” tutup Tomsi. ***

Editor:M Rafdinal Adrianto
Kategori:Voli, Ekonomi, DKI Jakarta, Sumatera Utara
wwwwww