Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ketua Umum NAIJU Apresiasi Pemprov DKI Gulirkan Try Out Gratis Masuk Perguruan Tinggi
Metropolitan
18 jam yang lalu
Ketua Umum NAIJU Apresiasi Pemprov DKI Gulirkan Try Out Gratis Masuk Perguruan Tinggi
2
Bursa Wapres Pengganti Gibran Memanas, Dasco Ungguli Sugiono? Ini 3 Modal Politiknya
Nasional
20 jam yang lalu
Bursa Wapres Pengganti Gibran Memanas, Dasco Ungguli Sugiono? Ini 3 Modal Politiknya
3
Mariano Peralta Cerita Soal Adaptasi di Persib dan Kota Bandung
Sepakbola
17 jam yang lalu
Mariano Peralta Cerita Soal Adaptasi di Persib dan Kota Bandung
4
Kalahkan Wakil Chinese Taipei, Amali/Siti Fadia Raih Tiket ke Babak 16 Besar
Badminton
19 jam yang lalu
Kalahkan Wakil Chinese Taipei, Amali/Siti Fadia Raih Tiket ke Babak 16 Besar
5
Akademisi Aceh Sebut Prabowo Butuh Figur Wapres Representasi Daerah
Nasional
24 jam yang lalu
Akademisi Aceh Sebut Prabowo Butuh Figur Wapres Representasi Daerah
6
Persib Bandung Hadapi Jadwal Superpadat Hingga Desember 2026
Sepakbola
18 jam yang lalu
Persib Bandung Hadapi Jadwal Superpadat Hingga Desember 2026
Home  /  Berita  /  PON

Usai Tragedi Al-Khoziny, Kemenag Wajibkan Audit Bangunan dan Dokumen Sarpras untuk Pesantren Baru

Usai Tragedi Al-Khoziny, Kemenag Wajibkan Audit Bangunan dan Dokumen Sarpras untuk Pesantren Baru
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI, Dr. Basnang Said, (erdy nasrul/republika)
Selasa, 07 Oktober 2025 10:28 WIB
JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) bergerak cepat menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan audit menyeluruh terhadap bangunan pesantren di seluruh Indonesia. Kebijakan ini menjadi langkah antisipatif setelah insiden runtuhnya bangunan mushala di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, yang menelan banyak korban jiwa.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, Basnang Said, mengatakan pihaknya akan menggelar rapat koordinasi guna memperkuat sistem perizinan pesantren. Ke depan, dokumen sarana dan prasarana (Sarpras) akan menjadi syarat utama sebelum pesantren baru diizinkan beroperasi.

“Iya, akan ada rapat yang membahas izin pesantren. Utamanya bagaimana dokumen Sarpras bisa menjadi salah satu syarat pendirian pesantren” jelas Basnang, Selasa (7/10/2025).

Menurutnya, selama ini proses izin lebih banyak menyoroti aspek kegiatan pendidikan dan keagamaan. Padahal, aspek fisik seperti kelayakan bangunan dan keselamatan lingkungan belajar juga sangat penting. “Keselamatan santri harus jadi prioritas utama, bukan hanya kurikulum atau aktivitas belajar,” tegasnya.

Basnang menjelaskan, Kemenag akan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta pemerintah daerah untuk memastikan audit berjalan menyeluruh. Langkah ini diharapkan mampu mencegah terulangnya insiden serupa di kemudian hari.

Sementara itu, Kepala Biro Humas, Data, dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al-Asyhar, menegaskan pihaknya mendukung penuh arahan Presiden Prabowo terkait keselamatan santri. “Semua kebijakan Presiden yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat akan kami jalankan,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan audit total terhadap seluruh bangunan pesantren di Indonesia usai runtuhnya mushala di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo. Dalam tragedi tersebut, sedikitnya 60 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka.

Kemenag berharap kebijakan baru ini menjadi tonggak peningkatan kualitas dan keamanan lembaga pendidikan berbasis keagamaan di Indonesia. “Pesantren harus tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi para santri,” tutup Basnang. ***

Editor:M Rafdinal Adrianto
Sumber:republika.co.id
Kategori:PON, Olympic, Nasional
wwwwww