Akademisi Aceh Sebut Prabowo Butuh Figur Wapres Representasi Daerah
![]() |
| Jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. (Ist) |
Selasa, 17 November 2026 12:33 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
ACEH- Guru Besar Ilmu Sosial Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Syiah Kuala (USK) Aceh, Profesor TM Jamil menyebut, Presiden RI, Prabowo Subianto dinilai membutuhkan wakil presiden (Wapres) sebagai sosok pendamping alternatif yang tidak semata-mata berasal dari tarik-menarik kepentingan partai politik.
Jamil mengatakan, Wapres sisa masa jabatan 2024-2029 dinilai perlu memiliki pemahaman kuat terhadap persoalan daerah dan mampu menjadi penghubung kepentingan pemerintah pusat dengan daerah.
Menurutnya, Indonesia tidak dapat dilihat hanya dari perspektif Jakarta maupun kepentingan partai politik. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki persoalan kewilayahan yang kompleks dan membutuhkan figur di tingkat kepemimpinan nasional yang benar-benar memahami kondisi daerah.
"Bagi saya, Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan pula sekadar kumpulan kepentingan partai politik. Indonesia adalah negara kepulauan dengan persoalan daerah yang semakin kompleks," kata Jamil, Selasa (17/11/2026).
Sebagai akademisi yang berada di Aceh, provinsi paling barat Indonesia, Jamil mengaku melihat secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi daerah.
Ia memaparkan, isu transfer keuangan ke daerah (TKD), dana bagi hasil, dana otonomi khusus, ketimpangan fiskal, otonomi daerah, konflik kewenangan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, hingga ketidakadilan pembangunan membutuhkan perhatian serius di tingkat kepemimpinan nasional.
Kompleksitas persoalan tersebut semakin terlihat ketika daerah menghadapi bencana alam. Jamil mencontohkan, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sekitar setahun silam yang menurutnya memperlihatkan masih adanya persoalan dalam penanganan bencana, baik pada tahap tanggap darurat maupun pascabencana.
"Penanganannya, baik saat bencana maupun pascabencana, sangat lambat. Para pejabat ibu kota tidak paham dengan situasi lapangan, dan ini memilukan," bebernya.
Dalam konteks tersebut, Jamil menilai, figur dari jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) layak diperhitungkan sebagai salah satu alternatif calon wakil presiden.
Pimpinan DPD RI memiliki pengalaman dalam menyerap aspirasi masyarakat daerah dan memahami persoalan kewilayahan secara langsung. Posisi tersebut juga membuat mereka sehari-hari bersentuhan dengan berbagai kepentingan daerah.
"Presiden Prabowo harus melihat sisi daerah, kalau ingin mempersempit gap pusat dan daerah dalam segala hal," ungkapnya.
Jamil menjelaskan, saat ini, empat tokoh yang menduduki jajaran pimpinan DPD RI periode 2024-2029 adalah Sultan Baktiar Najamudin sebagai Ketua DPD RI yang mewakili Provinsi Bengkulu, Gusti Kanjeng Ratu Hemas sebagai Wakil Ketua DPD RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Yorrys Raweyai sebagai Wakil Ketua DPD RI dari Papua Tengah, serta Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua DPD RI dari Sulawesi Selatan.
Para pimpinan DPD RI tersebut memiliki pengalaman menyerap aspirasi daerah sekaligus memahami persoalan kewilayahan secara langsung. Mereka juga memperoleh mandat politik melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan masing-masing sehingga memiliki legitimasi keterwakilan rakyat yang kuat.
"Dari perspektif decentralization governance dan center-periphery relations, kehadiran figur yang memahami persoalan daerah di lingkaran inti kekuasaan nasional dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah," tegasnya.
Menurutnya, jembatan komunikasi antara pusat dan daerah tersebut perlu terus diperkuat agar kebijakan nasional tetap mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan masing-masing wilayah.
"Wapres dari unsur DPD berpotensi menjadi mitra strategis Presiden dalam mengurai persoalan otonomi, memperkuat koordinasi antarpemerintahan, dan memastikan kebijakan nasional tidak kehilangan perspektif daerah," jelasnya.
Ia menambahkan, representasi daerah di lingkaran kepemimpinan nasional bukan sekadar persoalan asal-usul figur, melainkan berkaitan dengan kemampuan memahami persoalan nyata di lapangan.
"Kebijakan pemerintah pusat diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan daerah dan mampu memperkuat hubungan pusat-daerah dalam menjaga keutuhan Indonesia," pungkasnya. ***
| Kategori | : | Nasional |













