Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
PB KAMI: Jangan Ganggu Prabowo Tentukan Wapres
Nasional
14 jam yang lalu
PB KAMI: Jangan Ganggu Prabowo Tentukan Wapres
2
Mitra SPPG Bangun Tenda di Kantor BGN Jakarta Pusat, Tuntut Pembayaran Dapur Wilayah 3T
Nasional
12 jam yang lalu
Mitra SPPG Bangun Tenda di Kantor BGN Jakarta Pusat, Tuntut Pembayaran Dapur Wilayah 3T
3
IShowSpeed Sapa Barack Obama Pakai Bahasa Indonesia Saat Siaran Langsung Bahas Film Dokumenter
Nasional
11 jam yang lalu
IShowSpeed Sapa Barack Obama Pakai Bahasa Indonesia Saat Siaran Langsung Bahas Film Dokumenter
4
Bursa Wapres Pengganti Gibran Memanas, Dasco Ungguli Sugiono? Ini 3 Modal Politiknya
Nasional
7 jam yang lalu
Bursa Wapres Pengganti Gibran Memanas, Dasco Ungguli Sugiono? Ini 3 Modal Politiknya
5
Ketua Umum NAIJU Apresiasi Pemprov DKI Gulirkan Try Out Gratis Masuk Perguruan Tinggi
Metropolitan
5 jam yang lalu
Ketua Umum NAIJU Apresiasi Pemprov DKI Gulirkan Try Out Gratis Masuk Perguruan Tinggi
6
BMKG Sebut Sejumlah Wilayah Jabodetabek Berpotensi Hujan Hari Ini
Metropolitan
17 jam yang lalu
BMKG Sebut Sejumlah Wilayah Jabodetabek Berpotensi Hujan Hari Ini
Home  /  Berita  /  Metropolitan

DPRD DKI Bahas Ranperda Rumah Susun, Perjelas Hak Penghuni dan Pengelola

DPRD DKI Bahas Ranperda Rumah Susun, Perjelas Hak Penghuni dan Pengelola
Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz.
Selasa, 17 November 2026 16:16 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
‎JAKARTA- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rumah Susun untuk memperjelas hak dan kewajiban penghuni maupun pengelola.

Regulasi ini diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah konflik dalam pengelolaan rumah susun.

‎
‎Pembahasan yang berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11/2026), melibatkan asosiasi, perwakilan penghuni, pengelola rumah susun, hingga kementerian dan institusi terkait.
‎
‎Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz mengatakan, berbagai masukan diperlukan untuk menyempurnakan substansi aturan, terutama terkait hubungan hukum antara penghuni dan pengelola yang selama ini belum memiliki kejelasan.
‎
‎"Hari ini luar biasa, kami mendapatkan masukan banyak sekali dari asosiasi, dari pengamat, dari para ahli, tenaga ahli," kata Aziz.
‎
‎Menurutnya, ketidakjelasan hubungan hukum tersebut kerap memicu perselisihan berkepanjangan hingga berujung pada proses hukum. Karena itu, Ranperda perlu mengatur perlindungan hak serta batas kewajiban masing-masing pihak secara terukur.
‎
‎Aziz juga menekankan pentingnya pengaturan spesifik untuk berbagai jenis rumah susun, mulai dari rumah susun sewa (Rusunawa), rumah susun milik (Rusunami), hingga rumah susun berkonsep mixed use yang menggabungkan fungsi hunian dan komersial.
‎
‎Khusus konsep mixed use, pemisahan hak kepemilikan dan kewajiban antara pemilik unit hunian dengan pemilik area komersial dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kepentingan.
‎
‎Selain itu, Ranperda diharapkan menjadi landasan penyelesaian perselisihan melalui mekanisme mediasi. Ketentuan teknis pelaksanaannya akan diperkuat melalui peraturan gubernur (Pergub).
‎
‎"Saya kira ini Perda yang ditunggu-tunggu oleh penghuni rumah susun. Sekarang masyarakat ada ketakutan untuk menghuni rumah susun," ungkap Aziz.
‎
‎Ia meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mengawal penyusunan aturan turunan agar regulasi tersebut dapat diterapkan secara optimal dan memberikan kepastian hukum bagi penghuni maupun pengelola. ***

Editor:Senopati Ukoro
Kategori:Metropolitan, DKI Jakarta
wwwwww