Setelah Kadernya Jadi Tersangka KPK, Cak Imin Janji Lakukan Evaluasi Internal PKB

JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, akhirnya angkat bicara setelah Gubernur Riau, Abdul Wahid—yang juga kader partainya—ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Muhaimin, atau yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan bahwa partainya akan menempuh langkah internal untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Ia menyebut peristiwa ini sebagai peringatan keras bagi seluruh kader PKB agar menjaga integritas di jabatan publik.

“Pasti akan ada proses internal. Kita akan evaluasi dan pelajari kasus ini. Semua harus belajar dari pengalaman supaya tidak terulang lagi,” ujar Cak Imin kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Cak Imin menyebut bahwa kepercayaan publik terhadap partai sangat ditentukan oleh sikap moral para kadernya di lapangan. “Setiap jabatan yang diemban kader PKB adalah amanah rakyat. Jadi tidak boleh ada ruang untuk penyimpangan,” tegasnya.

PKB di Tengah Ujian Integritas

Kasus yang menjerat Abdul Wahid menjadi ujian berat bagi PKB, terutama di saat partai tersebut tengah memperkuat citra bersih dan religius menjelang konsolidasi nasional.

Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Bersama Wahid, KPK juga menetapkan dua pejabat lain, yakni Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, M Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur, Dani M Nursalam.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menjelaskan bahwa ketiganya ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (3/11/2025). “Ketiganya kini ditahan untuk kebutuhan penyidikan selama 20 hari ke depan,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).

Abdul Wahid diduga menerima setoran miliaran rupiah dari sejumlah proyek di Dinas PUPR-PKPP Riau. Modusnya disebut sebagai jatah preman (japrem), yakni pungutan 5 persen dari nilai proyek untuk kepentingan pribadi dan politik.

Refleksi Politik bagi PKB

Muhaimin tidak menutup mata terhadap kasus tersebut. Ia mengaku akan menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi untuk memperbaiki sistem pembinaan kader partai. “Kami akan memperkuat pendidikan politik dan moral di internal. Jabatan bukan hak istimewa, tapi tanggung jawab,” katanya. 

Menurutnya, politik harus dijalankan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab publik, bukan sekadar mengejar kekuasaan. “Jangan sampai kekuasaan mengaburkan moral. Saya berharap ini menjadi pelajaran bagi semua kader,” tegasnya.

Pandangan Pengamat

Pengamat politik dari Universitas Andalas, Taufik Hidayat, menilai pernyataan Cak Imin sebagai langkah tepat untuk meredam dampak reputasi PKB. “Publik ingin melihat tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan moral. Jika PKB tegas terhadap kader yang tersangkut korupsi, itu bisa memperkuat citra partai,” katanya.

Taufik juga menilai kasus ini menjadi sinyal bahwa pengawasan internal partai terhadap pejabat publik masih lemah. “Banyak kepala daerah yang lupa diri setelah terpilih. Padahal, akar dari korupsi politik sering kali tumbuh sejak masa kampanye,” ujarnya.

Kini, setelah empat Gubernur Riau berturut-turut tersangkut kasus korupsi, penetapan Abdul Wahid sebagai tersangka kembali menegaskan betapa tipisnya garis antara kekuasaan dan integritas.

Bagi Cak Imin, ini bukan hanya ujian bagi satu kader, tapi juga ujian bagi PKB sebagai partai politik yang lahir dari tradisi moral dan nilai-nilai keislaman.

“Kasus ini harus jadi titik balik. Jangan biarkan kekuasaan mencemari nama baik perjuangan politik kita,” tutupnya. ***