Mahfud Md Tersenyum Saat Ditanya Soal Komite Reformasi Polri: “Saya Hanya Dipanggil Presiden”

JAKARTA – Mantan Menko Polhukam Mahfud Md kembali menjadi sorotan setelah terlihat hadir di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/11/2025) sore. Ia datang dengan jas hitam dan dasi biru muda, tampak tenang meski disambut ramai oleh wartawan yang menanti di halaman kompleks istana.

Kehadirannya sontak memunculkan dugaan kuat: Mahfud akan dilantik sebagai anggota Komite Reformasi Polri, lembaga ad hoc bentukan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tubuh kepolisian.

Kepada awak media, Mahfud mengaku belum tahu pasti alasan pemanggilannya.

“Saya cuma dipanggil, katanya datang ke Istana. Enggak tahu acaranya apa. Tadi malam ditelepon, disuruh pakai jas, ya saya datang,” ujarnya sembari tersenyum.

Meski terkesan santai, banyak pihak menilai kehadiran Mahfud tidak sekadar undangan biasa. Sumber di lingkaran pemerintahan mengonfirmasi bahwa Mahfud termasuk dalam daftar sembilan tokoh yang akan dilantik menjadi anggota Komite Reformasi Polri.

Komite ini disebut akan beranggotakan gabungan dari mantan Kapolri, pakar hukum, serta pejabat lintas kementerian, dengan tugas memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden terkait reformasi kelembagaan, peningkatan profesionalitas, dan penguatan integritas di tubuh Polri.

Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan membenarkan bahwa Mahfud menjadi salah satu nama yang diajukan Presiden.

“Benar, Pak Mahfud termasuk dalam susunan komite. Jumlahnya sembilan orang. Ada unsur hukum, unsur kepolisian, dan unsur pemerintahan,” ujarnya kepada wartawan. 

Selain Mahfud, beberapa nama besar juga terlihat hadir di Istana, di antaranya Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, mantan Kapolri Tito Karnavian, mantan Kapolri Badrodin Haiti, serta Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie. 

Mereka datang mengenakan jas lengkap dan dasi biru, menandakan acara bersifat resmi. Sejumlah sumber menyebut, pelantikan akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, sebagai bagian dari langkah awal reformasi hukum nasional.

Otto menjelaskan, pembentukan komite ini merupakan implementasi dari visi Presiden untuk membenahi sistem kepolisian agar lebih profesional, transparan, dan humanis.

“Presiden ingin memastikan bahwa Polri bisa menjadi lembaga yang benar-benar melayani rakyat, bukan menakut-nakuti rakyat,” ucap Otto.

Nama Mahfud Md disebut menjadi sosok sentral dalam komite tersebut. Dengan reputasinya sebagai akademisi hukum, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, serta tokoh anti-korupsi yang konsisten berbicara soal moralitas hukum, Mahfud dinilai mampu menjadi penjaga etika dan arah reformasi Polri.

Bagi Mahfud, pemanggilan ini seolah menjadi babak baru setelah Pilpres 2024. Dari ruang politik, ia kini kembali masuk ke ranah hukum dan kelembagaan — sesuatu yang memang menjadi bidang keahliannya selama ini. 

Sumber di lingkungan Istana mengatakan, Mahfud sebelumnya sudah diberi tahu mengenai rencana pembentukan Komite Reformasi Polri sekitar enam minggu lalu, namun baru diundang resmi minggu ini.

“Sudah pernah disampaikan jauh-jauh hari. Tapi baru kali ini diundang resmi oleh Presiden,” kata sumber itu.

Langkah Presiden Prabowo membentuk Komite Reformasi Polri disebut sebagai upaya serius memperkuat sistem hukum nasional. Dalam beberapa bulan terakhir, publik menyoroti perlunya reformasi di tubuh kepolisian pasca sejumlah kasus pelanggaran etik dan ketidakprofesionalan aparat.

“Pak Prabowo tidak ingin reformasi Polri berhenti di jargon. Dengan melibatkan tokoh seperti Mahfud, Jimly, dan mantan Kapolri, reformasi ini diharapkan nyata dan menyentuh akar masalah,” ujar seorang pejabat Kemenko Polhukam yang enggan disebut namanya.

Sementara itu, Mahfud enggan memberi pernyataan lebih jauh soal perannya dalam komite baru tersebut. Ia hanya menegaskan satu hal: dirinya siap jika negara memanggil.

“Kalau memang dibutuhkan untuk bangsa dan negara, tentu saya siap membantu. Tapi kita tunggu saja pengumumannya,” ujarnya tenang.

Menariknya, sejumlah pengamat menilai langkah Presiden menggandeng Mahfud menunjukkan strategi “merangkul kritikus menjadi mitra reformasi”. Mahfud, yang dikenal vokal terhadap praktik penegakan hukum yang menyimpang, kini justru diposisikan untuk mengawasi dari dalam.

Bila benar dilantik, Mahfud akan kembali menempati posisi penting — bukan dalam politik elektoral, melainkan di bidang yang selama ini ia perjuangkan: menegakkan hukum dengan nurani dan memperbaiki institusi penegak hukum dari akar masalahnya. ***