Setelah Gelombang Demo, Prabowo Bentuk Komite Reformasi Polri Dipimpin Jimly Asshiddiqie

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akhirnya merespons tekanan publik terhadap kinerja kepolisian. Melalui Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025, ia melantik sepuluh anggota Komite Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025).

Pembentukan komite ini menjadi langkah strategis pasca gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu yang menuntut reformasi struktural dan peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dipercaya menjadi Ketua Komite Reformasi Polri. Sosok yang dikenal kritis terhadap isu penegakan hukum itu dinilai mampu menjadi jembatan antara kepentingan publik dan kepentingan institusional Polri.

Dalam acara pelantikan, Prabowo memimpin langsung pengucapan sumpah jabatan para anggota. “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Prabowo diikuti para anggota komite.

Komite yang dibentuk beranggotakan tokoh lintas sektor — mulai dari mantan pejabat tinggi, pakar hukum, hingga mantan Kapolri. Mereka diharapkan menjadi motor perubahan dalam mempercepat reformasi kepolisian, terutama di bidang etika, profesionalisme, dan kepercayaan publik.

Selain Jimly, komite ini diisi oleh Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, Tito Karnavian, Supratman Andi Agtas, Mahfud MD, Idham Aziz, Badrodin Haiti, Ahmad Dofiri, dan Listyo Sigit Prabowo.

Pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat negara, antara lain Menko Polhukam Djamari Chaniago dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Langkah Prabowo membentuk komite ini mendapat perhatian luas. Banyak pihak menilai pembentukan Komite Reformasi Polri sebagai momentum penting memperbaiki citra kepolisian setelah berbagai kasus pelanggaran etik dan kekerasan aparat yang sempat memicu ketegangan sosial.

“Keberadaan tokoh-tokoh senior di dalamnya memberi sinyal bahwa pemerintah serius melakukan pembenahan,” ujar seorang pengamat hukum yang hadir dalam acara tersebut.

Kini publik menantikan langkah nyata komite ini dalam merumuskan peta jalan reformasi Polri — apakah benar menjadi simbol perubahan atau hanya sekadar forum elitis yang tak menyentuh akar persoalan. ***