Terungkap! Kawasan IMIP Morowali Beroperasi Tanpa Pengawasan Negara, Sorotan Publik Makin Menguat

JAKARTA – Kunjungan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, ke Kawasan Industri Indonesia Morowali (IMIP) pada 19–20 November 2025 membuka babak baru perbincangan tentang kedaulatan negara. Untuk pertama kalinya, pejabat tinggi negara menyinggung langsung persoalan akses terbatas di kawasan industri seluas 4.000 hektare itu, termasuk keberadaan bandara yang beroperasi tanpa pengawasan Bea Cukai maupun Imigrasi.

Pernyataan Sjafrie tentang “tidak boleh ada negara di dalam negara” menjadi penanda bahwa pemerintah mulai menaruh perhatian serius terhadap tata kelola kawasan ekonomi yang selama ini dinilai tertutup dan sulit dimasuki aparat. Sorotan itu muncul setelah sejumlah informasi menyebut bandara IMIP telah beroperasi bertahun-tahun tanpa keterlibatan otoritas negara.

Peneliti Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Edna Caroline, menyebut temuan tersebut sebagai “puzzle besar” yang selama ini tidak terjawab. Ia menyebut banyak hal yang baru terungkap setelah pemerintah mengintensifkan latihan TNI di wilayah tambang seperti Bangka Belitung dan Morowali. “Saya baru tahu bahwa kawasan IMIP itu punya bandara, dan yang lebih mengagetkan tidak ada otoritas Indonesia di situ,” kata Edna dalam wawancara yang dikutip Selasa (25/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa tanpa kehadiran aparat negara, mobilitas barang dan manusia dapat berlangsung tanpa pengawasan. “Ini celah besar yang bisa berdampak pada ekonomi, keamanan, bahkan pertahanan. Tidak ada Bea Cukai, tidak ada Imigrasi. Itu artinya apa pun bisa keluar masuk,” ujarnya.

Edna juga mempertanyakan bagaimana kondisi tersebut dapat berlangsung sejak peresmian bandara pada 2019. Ia menilai diamnya berbagai institusi negara selama bertahun-tahun perlu ditelusuri lebih jauh. “Ada Pemda, ada ESDM, ada Bea Cukai, ada Imigrasi. Kenapa tidak ada yang bertindak?” sambungnya.

Menurutnya, ketertutupan IMIP berbanding terbalik dengan kawasan pertambangan lain seperti Freeport di Papua maupun kawasan industri di Kediri yang seluruhnya berada dalam pengawasan aparat negara. “Di tempat lain terbuka. Ada aparat. Kenapa di Morowali malah tertutup?” tegasnya.

Selain isu bandara, Edna menyinggung masalah lama yang kerap muncul di IMIP, mulai dari kecelakaan di smelter hingga penggunaan bahasa kerja yang tidak mengikuti standar Indonesia. Ia menilai persoalan itu muncul karena lemahnya pengawasan negara. “Prosedur keselamatan saja tidak dipastikan. Bahasa Indonesia pun tidak digunakan sebagai standar kerja,” katanya. 

Secara khusus, ia menekankan dampak pertahanan dari keberadaan bandara yang tidak diawasi. “Tanpa otoritas negara, apa pun bisa masuk. Dari bahan berbahaya sampai barang ilegal. Termasuk keluar masuknya pekerja asing,” urainya.

Edna berharap publik ikut mengawasi tindak lanjut pemerintah setelah Sjafrie berjanji melaporkan kondisi tersebut kepada Presiden. Ia menilai langkah nyata seperti penempatan Bea Cukai, Imigrasi, dan airnav mustahil ditunda lagi. “Ini soal keselamatan udara dan kedaulatan. Tidak bisa dianggap sepele,” katanya.

Isu IMIP semakin menguat setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Sjafrie memperkuat penegakan hukum terhadap tambang ilegal. Instruksi itu disampaikan dalam rapat di Hambalang, Bogor, Minggu (23/11/2025). Melalui akun Instagram resminya, Sjafrie menyatakan negara tidak boleh memberi celah kepada praktik ekonomi ilegal yang merusak lingkungan dan menggerus kekayaan nasional.

Sjafrie memastikan proses hukum terkait penambangan ilegal akan berjalan dengan standar tinggi mulai dari penangkapan hingga ke pengadilan. Negara, ujarnya, harus hadir untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam kembali kepada rakyat.

Beberapa hari sebelumnya, ia juga memantau latihan gabungan TNI di Bangka Belitung dan Morowali yang digelar untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan yang selama ini menjadi titik rawan. ***