Ekonom Senior UI Fithra Faisal: Anggaran MBG Akan Dievaluasi

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam setahun pertama pelaksanaannya melahirkan sejumlah polemik. Selain standar menunya yang berbeda di sejumlah daerah, kegagalan distribusi, isu keracunan, hingga soal transparansi pemerintah dalam pemilihan vendor dan anggarannya.

Belakangan ini pun pemerintah dikritik lantaran tetap memberikan MBG pada masa libur sekolah. Kebijakan ini dipandang tidak efisien dan memboroskan anggaran. Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi, mengklaim pemerintah menaruh perhatian pada pelaksanaan MBG termasuk kontroversi yang menyelimutinya.

“Yang paling penting adalah kendali institusional. Jadi dalam konteks ini Pak Presiden selalu melihat dan mengevaluasi lebih dulu apa yang perlu diperbaiki,” ujarnya kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 25 Desember 2025.

Salah satu upaya yang sudah dilakukan pemerintah adalah menerapkan sertifikasi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menambah dapur-dapur mulai pertengahan tahun 2025. Langkah itu diambil sebagai jawaban atas kritik masyarakat yang ingin menu MBG lebih steril dan segar, mengikuti model dapur sekolah yang ada di Jepang.

Sampai Maret 2025, tercatat ada 726 SPPG di 38 provinsi yang melayani 2,5 juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan jumlahnya akan bertambah hingga 32 ribu SPPG agar bisa menjangkau lebih banyak siswa.

Fithra menyebut, pemerintah juga menimbang masukan soal aturan yang bisa membatasi pengelolaan SPPG agar tidak dikuasai satu orang atau kelompok saja. Seperti diketahui, masyarakat sempat dikagetkan oleh kabar adanya anak anggota DPRD Sulawesi Selatan,

Yasir Machmud, yang memiliki 41 dapur SPPG untuk MBG. Walau Badan Gizi Nasional (BGN) sudah membatasi satu yayasan hanya bisa memiliki 10 SPPG per provinsi, tapi aturan ini masih punya celah untuk dimasuki.

“Dalam beberapa kesempatan, Pak Presiden sangat mempertimbangkan bagaimana kue-kue ekonomi ini tidak hanya digunakan atau dikuasai oleh sekelompok orang,” katanya.

Karena itulah ia kembali menekankan soal evaluasi setahun berjalannya MBG, termasuk soal anggarannya. Tahun ini, anggaran MBG Rp171 triliun ternyata baru terpakai Rp71 triliun.

“Nah untuk tahun depan, anggaran Rp335 triliun itu juga tentunya akan selalu dievaluasi. Apakah terjadi penumpukan di satu kelas saja, atau adakah faktor-faktor yang lebih inklusif sebagaimana cita-cita dari Pak Presiden di awal,” ujarnya. ***