Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
Nasional
22 jam yang lalu
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
2
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
Metropolitan
23 jam yang lalu
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
3
Egy Maulana Vikri Bertekad Pertahankan Performa Terbaik Saat Libur
Sepakbola
22 jam yang lalu
Egy Maulana Vikri Bertekad Pertahankan Performa Terbaik Saat Libur
4
Optimalisasi Kemampuan Multiposisi Rizky Ridho
Sepakbola
22 jam yang lalu
Optimalisasi Kemampuan Multiposisi Rizky Ridho
5
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
Metropolitan
11 jam yang lalu
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
6
Pieter Huistra Akui Aspek Pertahananan PSS Perlu Perbaikan
Sepakbola
21 jam yang lalu
Pieter Huistra Akui Aspek Pertahananan PSS Perlu Perbaikan
Home  /  Berita  /  Nasional

Pemerintah Sebaiknya Membentuk Kembali BATAN

Pemerintah Sebaiknya Membentuk Kembali BATAN
Kantor BATAN. (Ist)
Rabu, 13 Mei 2026 18:56 WIB
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA - Rencana kerja sama nuklir komprehensif antara Pemerintah Indonesia dengan Rusia, via BUMN Rosatom, adalah langkah strategis dalam kerangka kepentingan nasional jangka panjang.

Untuk itu, Mulyanto, yang Anggota Komisi Energi, DPR RI periode 2019-2024 menilai Pemerintah sebaiknya membentuk kembali Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebagai lembaga khusus yang menangani pengembangan energi dan teknologi nuklir nasional secara terintegrasi. Menurutnya, pembubaran BATAN beberapa waktu lalu membuat koordinasi dan fokus pengembangan nuklir nasional menjadi kurang optimal.

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan Rosatom menunjukkan bahwa isu energi nuklir mulai masuk dalam agenda strategis nasional Indonesia.

Menurut Mulyanto, kerja sama tersebut dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya tekanan geopolitik global dan ketidakpastian pasokan energi dunia. Karena kebutuhan energi Indonesia ke depan akan terus meningkat seiring pertumbuhan industri, hilirisasi, dan transformasi ekonomi nasional.

Namun demikian, Mulyanto mengingatkan bahwa program nuklir bukan sekadar proyek pembangkit listrik biasa. Energi nuklir merupakan sektor strategis yang menyangkut aspek keselamatan, penguasaan teknologi tinggi, keamanan nasional, diplomasi internasional, hingga keberlanjutan antargenerasi. Karena itu tata kelola kelembagaannya harus kuat, fokus, dan memiliki otoritas yang jelas.

“Program nuklir membutuhkan institusi khusus yang kuat, profesional, dan berkelanjutan. Jangan sampai agenda strategis sebesar ini justru terfragmentasi dalam birokrasi yang terlalu luas,” ujar Mulyanto di Jakarta, Rabu (13/5).

Ia menjelaskan, selama puluhan tahun BATAN telah menjadi tulang punggung pengembangan teknologi nuklir Indonesia, mulai dari riset reaktor, pengembangan SDM, teknologi radioisotop, keselamatan nuklir, hingga diplomasi kerja sama internasional. Karena itu pengalaman kelembagaan dan memori institusional tersebut sangat penting untuk dihidupkan kembali.

Menurut Mulyanto, bila Indonesia serius memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, maka Pemerintah tidak cukup hanya membangun reaktor, tetapi juga harus membangun ekosistem nasionalnya secara utuh, meliputi regulasi, industri pendukung, pendidikan, riset, budaya keselamatan, serta penguasaan teknologi nasional.

Ia juga menegaskan bahwa kerja sama internasional di bidang nuklir harus tetap mengedepankan prinsip transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM nasional, dan penguatan industri dalam negeri. Indonesia jangan hanya menjadi pasar teknologi asing tanpa memiliki kemampuan strategis nasional yang mandiri.

“Energi nuklir adalah proyek peradaban jangka panjang. Karena itu negara harus hadir secara penuh melalui kelembagaan yang kuat, profesional, dan visioner. Pembentukan kembali BATAN menjadi langkah penting agar arah pembangunan nuklir nasional tetap terkawal untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan kedaulatan energi Indonesia,” pungkas Mulyanto. ***

wwwwww