Presiden Minta Pimpinan Bea Cukai Diganti, Menkeu Hormati Proses Hukum Djaka Budi Utama

JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan tanggapan tegas terkait nasib Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI Purn Djaka Budhi Utama, yang tengah didera isu penerimaan suap. Jabatan strategis tersebut akan langsung dicabut apabila proses hukum membuktikan adanya pelanggaran.

Pernyataan ini selaras dengan dorongan Presiden, Prabowo Subianto, yang meminta kementerian berani menindak tegas pimpinan lembaga yang bermasalah.

"Harusnya iya (dicopot), kalau terbukti ya," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Ia memilih bersikap pasif terhadap jalannya persidangan dan menyerahkan sepenuhnya pada proses peradilan hukum. Walau begitu, komunikasi dengan Dirjen Bea Cukai tetap berjalan normal setiap hari. Purbaya secara tersirat mengaku memegang informasi mengenai akar persoalan dugaan suap tersebut.

"Saya enggak ikut campur soal itu, tapi yang jelas saya ngerti apa yang terjadi, ada lah," paparnya.

Sebelumnya, kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapat rapor merah dari Istana. Presiden, Prabowo Subianto, dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), mengaku banyak menerima keluhan dari pelaku usaha mengenai praktik pungutan liar yang menghambat ekonomi.

Prabowo menuntut perbaikan institusi dan meminta pembentukan pemerintahan yang kuat, profesional, dan antikorupsi. Pimpinan instansi diinstruksikan tidak boleh ragu menindak aparat yang menyalahgunakan wewenang.

"Semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik, hilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik-praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita," tegas Prabowo. ***