Komisi B DPRD DKI Dorong Pasar Jaya Terapkan Parkir Cashless dan Audit Gedung Tua
 |
| Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh. |
Jum'at, 22 Mei 2026 14:40 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Komisi B DPRD DKI Jakarta menyoroti masih banyaknya gedung milik Perumda Pasar Jaya, termasuk fasilitas parkir, yang belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF). DPRD mendorong adanya audit menyeluruh terhadap kondisi bangunan pasar, terutama gedung parkir yang dinilai sudah tua dan berpotensi menimbulkan persoalan keselamatan.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh mengatakan, persoalan SLF di lingkungan Pasar Jaya menjadi perhatian serius, termasuk dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Parkir DPRD DKI Jakarta.
"Di Pasar Jaya dari seratus sekian aset, ternyata masih ada yang belum memiliki SLA (SLF). Ini juga menjadi sorotan dalam pembahasan RKPD, terutama terkait pemenuhan SLF di Pasar Jaya," kata Nova di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Menurut dia, banyak bangunan Pasar Jaya merupakan gedung lama yang dibangun sejak era 1970-an hingga 1980-an, ketika regulasi mengenai SLF belum diterapkan. Meski demikian, aspek keselamatan tetap harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah dan pengelola pasar.
Nova menilai, perlu dilakukan pengecekan teknis oleh konsultan independen untuk memastikan kelayakan bangunan, khususnya area parkir di pasar-pasar milik Pemprov DKI Jakarta.
"Harus dicek apakah gedung-gedung itu masih laik atau tidak. Kalau masih layak, bisa terus digunakan. Tetapi kalau tidak layak, harus ada relokasi sementara tempat parkir demi keselamatan dan kenyamanan konsumen," ujarnya.
Ia mengakui revitalisasi maupun pembongkaran gedung parkir membutuhkan biaya besar. Karena itu, langkah awal yang dinilai penting adalah pemetaan kondisi bangunan dan penyusunan solusi jangka pendek agar aktivitas ekonomi di pasar tetap berjalan.
Menurut Nova, relokasi parkir perlu dipersiapkan apabila ada gedung yang dinilai tidak aman digunakan. Hal tersebut penting agar aktivitas konsumen dan pedagang tidak terganggu selama proses penataan atau revitalisasi berlangsung.
"Gedung-gedung tua ini harus dipetakan, tetapi juga harus ada solusi. Relokasi parkirnya di mana, sehingga aktivitas konsumen dan produsen tetap berjalan," jelasnya.
Selain menyoroti kelayakan fisik bangunan, Komisi B juga mendorong penataan sistem parkir di kawasan Pasar Jaya agar lebih tertib, nyaman, dan transparan. Nova menyinggung masih adanya persoalan pengelolaan parkir oleh pihak ketiga, termasuk potensi kebocoran pendapatan.
Ia meminta, sistem pembayaran parkir dilakukan sepenuhnya secara digital atau cashless guna menghindari praktik pembayaran ganda maupun pungutan yang tidak tercatat.
"Pembayaran harus benar-benar digital. Jangan sampai masuk pakai tap, tapi saat keluar bayar tunai. Semua harus terpantau secara real time, berapa kendaraan masuk dan keluar," tegasnya.
Nova menuturkan, pengawasan sistem parkir berbasis digital penting untuk meminimalkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir di lingkungan Pasar Jaya.
Politikus dari Partai Nasional Demokrat itu menambahkan, Komisi B akan terus mendorong Pasar Jaya melakukan evaluasi terhadap gedung-gedung lama, termasuk menyiapkan revitalisasi fasilitas parkir apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bangunan sudah tidak layak digunakan.
"SLF ini memang keharusan. Tetapi kita juga harus melihat sejarah bangunannya yang sudah lama. Yang paling utama adalah aspek keselamatan," pungkasnya. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | Badminton, SEA Games, DKI Jakarta |
