Mafia Beras dan Pupuk Palsu Rugikan Negara Triliunan Rupiah, Amran Bertindak Tegas

JAKARTA – Praktik mafia pangan dan pupuk yang merugikan rakyat serta negara terus dibongkar secara mendalam demi menghentikan kerugian triliunan rupiah. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menargetkan jaringan kartel besar yang memanipulasi distribusi komoditas strategis, termasuk membongkar peredaran beras oplosan dan pupuk palsu yang menekan ekonomi masyarakat.

Kasus manipulasi beras menjadi salah satu temuan dengan nilai kerugian konsumen terbesar yang diproyeksikan mencapai Rp99,35 triliun per tahun. Hasil uji 268 sampel beras dari 10 provinsi di 13 laboratorium menunjukkan 212 merek premium dan medium tidak sesuai standar mutu, berat, serta Harga Eceran Tertinggi (HET). Sebanyak 85,56 persen beras premium di pasaran terbukti di bawah standar akibat praktik pengemasan ulang beras SPHP yang dijual dengan harga mahal.

Sektor pertanian juga dihantam peredaran lima jenis pupuk palsu tanpa unsur hara, nitrogen, kalium, maupun fosfat. Kerugian petani diperkirakan menembus Rp3,3 triliun dan menyebabkan banyak petani penerima KUR mengalami gagal panen. Sebanyak 27 tersangka di sektor pupuk ditetapkan, seiring langkah pemerintah mencabut 2.231 izin pengecer dan distributor bermasalah.

"Penindakan periode ini tidak berhenti di aspek pidana semata. Pemerintah juga melakukan langkah struktural besar melalui pencabutan 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah tahun 2024–2025," urai Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, Sabtu (23/5/2026).

Praktik culas kartel merambah komoditas minyak goreng. MinyaKita yang dipatok HET Rp15.700 per liter justru dijual hingga Rp18.000 per liter dengan takaran kurang. Sebanyak 20 tersangka telah ditetapkan dari pengungkapan jaringan kartel minyak goreng ini.

"Sidak Februari 2026 menemukan residu MinyaKita bermasalah masih beredar, dengan keadaan itu tidak boleh kompromi, pidanakan. Kita penjarakan pihak yang bikin susah negara," ungkapnya.

Upaya bersih-bersih ini merupakan bagian dari operasi panjang Satgas Pangan Polri. Periode 2017–2019 berhasil menangani 784 kasus, merangkum 66 kasus beras, 22 kasus hortikultura, 27 kasus ternak, 13 kasus pupuk, dan 247 kasus lainnya dengan total 411 tersangka. Penindakan berlanjut periode 2024–2025 yang menjerat 77 tersangka dari 94 kasus, mencakup 46 kasus beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak goreng, serta 3 kasus melibatkan oknum internal Kementan.

Manipulasi pangan terkini mencatat anomali ekstrem di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Volume pengeluaran beras melonjak drastis hingga 11.410 ton hanya dalam sehari, Rabu (28/5/2025). Kondisi yang jauh dari batas normal harian sebesar 2.000 hingga 3.000 ton ini memicu Satgas Pangan Polri turun tangan mendalami dugaan permainan data stok oleh perantara yang ingin melambungkan harga eceran. ***