Terjerat Praktik Under Invoicing CPO, Pemerintah Tagih Pajak 20 Eksportir

JAKARTA – Praktik curang transfer pricing dan under-invoicing yang diduga dilakukan puluhan perusahaan crude palm oil (CPO) selama bertahun-tahun kini tengah diusut ketat oleh pemerintah.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menagih kewajiban pengembalian kerugian negara tanpa harus menutup operasional perusahaan tersebut.

"Nanti apa yang terbaik. Kami enggak akan membuat perusahaan itu tutup. Enggak. Tetapi dia harus bayar kewajiban yang sesuai," ujar Purbaya, Jumat (29/5/2026).

Selama tiga bulan terakhir, tim internal Kementerian Keuangan telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung untuk menyelidiki data pelanggaran ini. Hasil penyelidikan dari tahapan awal kini telah resmi berada di tangan Kejaksaan Agung.

"Kami menyelidiki dari awal berdasarkan data-data itu, kemudian kami bekerja sama dengan BPKP dan Kejaksaan Agung," urainya.

Dari target awal 10 perusahaan besar, pengembangan kasus ini meluas hingga menyeret 20 perusahaan pengekspor CPO. Seluruh perusahaan tersebut kini telah dipanggil dan diperiksa.

"Ada beberapa perusahaan kecil yang dimintai keterangan di tahap penyelidikan oleh Kemenkeu," tambahnya.

Nama-nama besar dari grup konglomerat masuk dalam radar dugaan keterlibatan manipulasi faktur perdagangan ini. "Wilmar, Musim Mas. Ada beberapa lagi. Golden Agri, benar. Salim Ivomas sepertinya ada," ungkap Purbaya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (25/5/2026).

Laporan dugaan kejahatan keuangan yang modusnya mencantumkan nilai ekspor lebih rendah dari yang dibayarkan importir di Amerika Serikat ini juga sudah diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden, Kamis (21/5/2026). Laporan tersebut merupakan hasil uji petik acak terhadap tiga pengapalan CPO. ***