Dipimpin Mantan TNI, Saut Situmorang Sebut Kinerja Bea Cukai Semakin Parah

PEKANBARU - Penunjukan purnawirawan TNI sebagai pucuk pimpinan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai memicu kritik tajam. Mantan pimpinan KPK Saut Situmorang menilai langkah menempatkan figur eksternal tersebut tidak menyelesaikan masalah korupsi kepabeanan, melainkan justru memperburuk keadaan.

Alih-alih membersihkan pelabuhan dari mafia, ketiadaan pejabat karier di posisi strategis tersebut dinilai membuat sistem pengawasan semakin lemah. Pemahaman terhadap regulasi kepabeanan yang spesifik menjadi poin krusial yang sering terabaikan.

"Sekarang ini kan dipimpin orang luar tuh. Ya kan, yang bekas TNI itu kan. Nah jadi maksud saya begini, pergeseran figur itu membuat dia semakin parah," terang Saut, Minggu (31/5/2026)..

Butuh Kemandirian Bukan Intervensi

Saut menegaskan, akar masalah Bea Cukai bukan semata-mata soal siapa yang memimpin, melainkan ketiadaan wewenang hukum untuk menindak pelaku penyelundupan. Penempatan figur dari latar belakang militer terbukti tidak membuat para mafia gentar.

Dampak langsung dari lemahnya sistem kepemimpinan saat ini:

• Institusi tidak mampu memutus rantai cawe-cawe dari pihak luar.
• Para calo bebas beroperasi di pelabuhan besar karena aparat saling mengunci.
• Negara kehilangan potensi pendapatan akibat manipulasi barang mewah bernilai tinggi.

"Mereka tahu juga siapa calo-calo di situ, siapa yang cawe-cawe di situ, mereka tersandera di situ," ungkapnya.

Saut memandang bahwa penyelesaian karut-marut di pelabuhan tidak cukup hanya dengan mengganti pimpinan dari kalangan aparat. Pemerintah harus mengembalikan fungsi mandiri Bea Cukai seperti otoritas Customs di negara-negara maju yang mampu menangkap barang ilegal beserta aktornya sekaligus.

***