Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gibran Temui Prabowo di Istana, Sampaikan Niat Mundur dari Posisi Wapres
Nasional
17 jam yang lalu
Gibran Temui Prabowo di Istana, Sampaikan Niat Mundur dari Posisi Wapres
2
Puan Tolak Berandai Soal Kursi Wapres, Pakar BRIN Sebut Penggantian Tergantung Presiden
Umum
18 jam yang lalu
Puan Tolak Berandai Soal Kursi Wapres, Pakar BRIN Sebut Penggantian Tergantung Presiden
3
Koko Heru Setyo Nugroho Tangani Persiapan Timnas Indonesia Menuju Prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029
Basket
14 jam yang lalu
Koko Heru Setyo Nugroho Tangani Persiapan Timnas Indonesia Menuju Prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029
4
17 Pemain Ikut Persiapan Timnas Basket Indonesia Menuju Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029
Basket
14 jam yang lalu
17 Pemain Ikut Persiapan Timnas Basket Indonesia Menuju Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029
5
Pergub Zona Bebas Air Tanah di Jakarta Tidak Maksimal
Umum
12 jam yang lalu
Pergub Zona Bebas Air Tanah di Jakarta Tidak Maksimal
6
Manajemen Garudayaksa FC Beri Waktu Libur Momen Jeda FIFA Matchday
Sepakbola
14 jam yang lalu
Manajemen Garudayaksa FC Beri Waktu Libur Momen Jeda FIFA Matchday
Home  /  Berita  /  Metropolitan

Jangan Dikasihkan ke Orang, Ganjar Tolak Keras RUU Pemilu Diurus Pemerintah

Jangan Dikasihkan ke Orang, Ganjar Tolak Keras RUU Pemilu Diurus Pemerintah
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo
Selasa, 02 Juni 2026 05:13 WIB

JAKARTA - Wacana menyerahkan inisiatif revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu kepada pihak eksekutif memantik reaksi keras dari Senayan. Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo menilai langkah tersebut sama halnya dengan melucuti kewenangan utama legislatif dalam menyusun aturan main demokrasi.

"Saya juga heran kalau ada partai-partai yang kemudian menyerahkan ini kepada pemerintah. Legislator, parlemen itu yang punya kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Jangan dikasihkan ke orang gitu," tegas Ganjar saat ditemui di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2027).

Pernyataan tajam ini merespons usulan Waketum PAN, Saleh Partaonan Daulay yang sebelumnya menyarankan agar draf awal disusun oleh pemerintah demi menghindari pergelutan agenda antar-partai sejak awal pembahasan.

Ancaman Parlemen yang Dikendalikan

Alih-alih meredam konflik, PDIP justru melihat potensi ancaman yang jauh lebih serius. Menyerahkan RUU krusial ini kepada pemerintah berisiko menciptakan regulasi yang disetir satu arah dan menghilangkan fungsi penyeimbang dari wakil rakyat.

Ganjar membeberkan sejumlah risiko besar jika kemudi regulasi dilepas ke eksekutif:

  • Dominasi Kekuasaan: Arah dan sifat kebijakan pemilu diyakini akan dikuasai penuh oleh pemerintah sejak penyusunan draf.
  • Kehilangan Dinamika: Peta koalisi yang ada di parlemen saat ini membuat proses pengesahan berpotensi menjadi sekadar formalitas.
  • Urgensi Lobi Mandiri: Partai politik didorong untuk mempercepat lobi secara mandiri demi mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbaru.

"Begitu serahin pemerintah itu nanti nature-nya akan dikuasai. Dan kalau kita melihat peta yang ada di parlemen, maka pembahasannya pasti akan sangat monoton," papar mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Ganjar mengingatkan seluruh pimpinan partai bahwa menunda pembahasan karena alasan kehati-hatian justru akan menjadi bom waktu. Keterlambatan hanya akan membuat seluruh proses legislasi menjadi rumit dan tergesa-gesa di menit akhir menjelang tahapan pemilu. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:detik.com
Kategori:Metropolitan
wwwwww