Ongkos Politik Makin Mahal, BRIN Rekomendasikan Pilkada Asimetris Tekan Efek Transaksional

JAKARTA - Sistem pemilihan umum serentak yang dipaksakan sama rata di seluruh nusantara dinilai membebani keuangan daerah dan melahirkan budaya politik yang sangat transaksional. Merespons permasalahan fundamental tersebut, Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro mendesak penerapan Pilkada asimetris.

Dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU Pemilu bersama Komisi II DPR, Selasa (2/6/2026), Siti membedah bagaimana pemaksaan satu sistem yang sama untuk daerah dengan kapasitas fiskal yang berbeda-beda justru melahirkan ketidakefisienan.

"Pilkada asimetris berangkat dari pengakuan atas perbedaan kapasitas fiskal, administratif, dan sosial politik antar daerah," papar Prof Siti Zuhro di hadapan anggota dewan.

Penerapan Pilkada asimetris ini digadang-gadang sejalan dengan amanat Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip Pancasila. Sistem ini memberi ruang adaptasi, di mana daerah administratif tertentu bisa melakukan pemilihan melalui DPRD atau bahkan lewat sistem penetapan, tanpa harus memaksakan pencoblosan langsung yang menguras APBD.

Ancaman Jangka Panjang Demokrasi 'Isi Tas'

Tidak hanya menyoroti pemilihan eksekutif daerah, kritik tajam juga diarahkan pada pemilihan legislatif dengan sistem proporsional terbuka. Sistem ini dinilai menggeser pertarungan ideologi programatik menjadi sekadar pertarungan kekayaan finansial individu kader.

"Ini kalau cuma sekadar popularitas dan isi tas, ini membahayakan menurut saya untuk long-term," ungkap Siti memberikan peringatan.

Untuk menyelamatkan institusi kepartaian dari kebangkrutan fungsi, Siti merujuk pada temuan empiris yang merekomendasikan sistem campuran atau Mixed Member Proportional (MMP). Sistem ini dinilai ampuh menjadi jalan tengah antara proporsional terbuka dan tertutup, yang secara otomatis dapat memangkas biaya kampanye liar serta mengembalikan marwah partai politik sebagai pilar demokrasi. ***