Siapkan Sistem Sendiri, Ganjar Heran Aturan Main Pemilu Mau Diserahkan ke Eksekutif

JAKARTA - Hitung mundur menuju pesta demokrasi mulai membayangi parlemen, namun persimpangan pandangan mengenai siapa yang berhak menyusun draf revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu makin tajam. Di tengah desakan waktu, Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo dengan tegas menolak gagasan untuk menjadikan aturan main ini sebagai inisiatif pemerintah.

Ketimbang melempar kewenangan krusial ke pihak eksekutif, PDIP memilih untuk mengebut persiapan sistem internal. Mereka menargetkan lobi-lobi politik segera dibuka agar parlemen tidak terjebak dalam perumusan undang-undang yang serba instan.

"Yang kita butuhkan sebenarnya hari ini adalah kita harus mempercepat pemrosesan atau pembahasan undang-undang paket pemilu ini agar kita tidak terlambat," urai Ganjar, Senin (1/6/2027)..

Kritik Tajam untuk Usulan Pemerintah

Wacana agar pemerintah mengambil alih penyusunan draf awal sebelumnya disuarakan oleh Waketum PAN, Saleh Partaonan Daulay dengan alasan meminimalkan benturan kepentingan parpol. Bagi Ganjar, pola pikir tersebut justru mencederai hakikat parlemen sebagai pembentuk undang-undang.

"Legislator, parlemen itu yang punya kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Jangan dikasihkan ke orang gitu," tambahnya mengkritisi usulan penyerahan kewenangan tersebut.

Bagi kubu partai berlambang banteng moncong putih, menunda pembahasan sama dengan menumpuk masalah yang jauh lebih pelik. Terdapat berbagai faktor penentu yang mewajibkan undang-undang ini digodok lebih awal:

• Risiko Kerumitan Waktu: Terlambat membahas akan memicu problem kompleks di tengah dinamika tarik menarik kepentingan partai-partai.
• Harmonisasi Putusan MK: Banyaknya putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi membutuhkan adaptasi regulasi yang tidak bisa diselesaikan dalam hitungan bulan.
• Ancaman Dominasi Eksekutif: Jika diserahkan ke pemerintah, kemandirian parlemen tergerus dan pembahasan dipastikan berjalan monoton.

Sebagai bentuk kesiapan konkret, PDIP menolak beralasan bahwa draf dari pemerintah akan mempermudah kerja dewan. Mereka memilih jalur proaktif dengan merumuskan isu krusial bersama elemen masyarakat sipil.

"Dari PDI Perjuangan sudah menyiapkan tim, sudah menyiapkan sistem, sudah mengidentifikasi beberapa isu penting yang ada di Undang-Undang Pemilu... Insyaallah kita sudah siap," tutupnya memastikan mesin partai telah berjalan. ***