Pansus DPRD DKI Soroti Lemahnya Pengawasan SLF Bangunan di Jakarta

‎

‎Ketua Pansus Jupiter mengatakan, masih banyak pengelola bangunan yang belum memahami mekanisme pengurusan SLF.

‎

‎"Masih banyak pengusaha-pengusaha itu yang tidak mengerti," kata Jupiter, Jumat (5/6/2026).

‎

‎Pengurusan SLF tidak hanya berkaitan dengan administrasi. Namun menyangkut aspek keselamatan bangunan melalui kajian teknis, struktur bangunan, serta rekomendasi dari instansi terkait.

‎

‎"Karena itu sangat mempengaruhi aspek keselamatan," ujar Jupiter.

‎

‎Pansus menemukan sejumlah bangunan yang masih beroperasi meskipun tidak memiliki SLF yang berlaku. Bahkan, terdapat hotel yang sejak awal berdiri belum pernah mengurus dokumen tersebut.

‎

‎"Yang kami sangat sayangkan, masih banyak hotel-hotel itu tidak memiliki SLF," ungkap Jupiter.

‎

‎Selain hotel, Pansus juga menyoroti bangunan rumah sakit yang telah lama beroperasi. Hingga kini, belum memperpanjang SLF.

‎

‎Kondisi itu menjadi perhatian serius. Sebab berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat sebagai pengguna fasilitas publik.

‎

‎Ia menilai, temuan itu menunjukkan masih lemahnya pengawasan dari perangkat daerah yang bertugas mengendalikan dan mengawasi izin bangunan.

‎

‎"Kita harus saya akui dari pihak eksekutif sangat lemah sekali," tutur Jupiter.

‎

‎Keberadaan Pansus Tata Kelola Perparkiran, lanjut dia, justru membuka berbagai persoalan yang selama ini luput dari pengawasan. Termasuk bangunan-bangunan yang belum memenuhi kewajiban kepemilikan SLF.

‎

‎"Secara fakta ternyata kami banyak menemukan hotel, rumah sakit yang tidak memiliki izin SLF," ucap Jupiter.

‎

‎Karena itu, Pansus meminta Unit Pengelola (UP) Perparkiran memverifikasi fasilitas parkir pada sejumlah bangunan. Memastikan kesesuaian antara kondisi di lapangan, serta keterangan dari pengelola.

‎

‎Ke depan, Pansus mendorong pemerintah daerah segera mendata dan menertibkan bangunan yang belum memenuhi ketentuan.

‎

‎Langkah tersebut penting untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. 

‎

‎"Kami pasti akan melakukan langkah yang tegas," tegas Jupiter.

‎

‎Pemberian sanksi bisa secara bertahap. Mulai dari surat peringatan hingga tindakan administratif kepada pengelola gedung yang mengabaikan pengurusan SLF. Tentunya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎

‎"Bisa dilakukan pencabutan izin hingga penutupan operasional," pungkas Jupiter. ***