El Nino Menguat, Pemerintah Aktifkan Kembali Desk Karhutla dan Siagakan Enam Provinsi

JAKARTA - Pemerintah mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat akibat fenomena El Nino 2026.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengaktifkan kembali Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla serta meminta seluruh daerah rawan memperkuat langkah pencegahan sejak dini.

Arahan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla 2026 bertajuk "Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027".

Djamari menilai ancaman karhutla tahun ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan musiman semata.

Menurutnya, dampak kebakaran hutan dan lahan dapat meluas ke berbagai sektor, mulai dari kesehatan masyarakat, perekonomian, lingkungan hidup hingga hubungan diplomatik dengan negara tetangga akibat asap lintas batas.

"Karhutla merupakan ancaman serius yang berdampak pada ketahanan nasional. Karena itu seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri," kata Djamari dalam rilisnya, Jumat (19/6).

Pemerintah menetapkan enam provinsi sebagai wilayah prioritas pengawasan karhutla pada 2026, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Daerah-daerah tersebut dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi karena dominasi lahan gambut dan luasnya kawasan hutan yang rentan terbakar saat musim kemarau.

Dalam arahannya, Djamari meminta kepala daerah, TNI, Polri, BPBD, dan instansi terkait tidak menunggu hingga kebakaran terjadi.

"Optimalkan patroli terpadu, sistem deteksi dini, kesiapan personel, peralatan, dan posko siaga mulai sekarang. Pencegahan harus menjadi prioritas utama," ujarnya.

Pemerintah juga mengaktifkan kembali Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 yang akan berfungsi sebagai pusat koordinasi nasional untuk sinkronisasi kebijakan, pemantauan, dan evaluasi pengendalian karhutla dari tingkat pusat hingga daerah.

Menurut Djamari, pendekatan yang digunakan tidak lagi berbasis sektoral, melainkan kolaborasi nasional yang melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa ancaman musim kemarau tahun ini diprediksi lebih panjang dan lebih kering dibanding tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut diperparah oleh potensi penguatan El Nino yang dapat meningkatkan jumlah titik panas di berbagai wilayah.

"Keberhasilan menekan karhutla selama ini merupakan hasil kerja bersama. Namun tantangan ke depan tidak ringan," ungkap Raja Juli.

Kesiapsiagaan harus menjadi budaya kerja permanen, bukan hanya respons ketika bencana terjadi," kata Raja Juli.

Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto menjelaskan intensitas El Nino diperkirakan terus meningkat mulai Juli hingga September 2026 dan mencapai puncaknya pada Oktober mendatang.

Menurut BMKG, kondisi tersebut berpotensi menurunkan curah hujan secara signifikan dan meningkatkan risiko kebakaran hutan serta lahan di sejumlah wilayah Indonesia.

Untuk mengantisipasi situasi tersebut, pemerintah telah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di berbagai daerah prioritas. Hingga pertengahan Juni 2026, operasi tersebut telah berlangsung selama 141 hari dengan total 225 sorti penerbangan.

Dalam rakor tersebut, pemerintah menetapkan tiga target utama pengendalian karhutla tahun 2026, yakni mencegah kebakaran hutan dan lahan berskala besar, menghindari bencana asap lintas wilayah maupun lintas negara, serta memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat.

Menutup arahannya, Djamari mengingatkan seluruh pihak agar tidak lengah menghadapi ancaman yang berpotensi meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

"Jangan lengah, jangan lelah. Karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi persoalan bangsa yang menyangkut keselamatan masyarakat, ekonomi, dan kehormatan negara," katanya. ***