Dalih Pindah Lokasi Unjuk Rasa Mahasiswa Terima Uang Beredar di Media Sosial

JAKARTA - Rektorat Universitas Bung Karno mengungkap skandal dugaan penerimaan suap oleh Badan Eksekutif Mahasiswa menjelang unjuk rasa. Uang senilai Rp20 juta diserahkan oleh seorang alumnus yang disalurkan melalui aparat kepolisian.

Wakil Rektor III Universitas Bung Karno, Daniel Panda, membenarkan informasi penerimaan dana tersebut oleh pengurus BEM Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi. Peristiwa ini terjadi sesaat sebelum aksi bertajuk Tata Ulang Indonesia digelar Senin (15/6/2026) lalu.

"Pengakuan Ketua BEM FH UBK, saudara Abdi, mengakui menerima uang sebesar Rp 20 juta dari senior yang diserahkan melalui aparat kepolisian," urai Wakil Rektor III Universitas Bung Karno, Daniel Panda, di Kampus UBK, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026).

Dana ini sedianya diberikan sebagai imbalan agar mahasiswa membatalkan niat mengepung kawasan Istana Negara dan memindahkan titik aksi ke Kompleks Parlemen Senayan. Rencana tersebut ditolak, namun mahasiswa tetap mengambil uang tunai itu.

"Saran itu ditolak BEM yang tetap berdemonstrasi ke arah Istana. Namun, uang tersebut tetap diterima oleh mereka," jelasnya.

Kasus ini mencuat ke publik setelah beredar rekaman video pengakuan Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdimaludin. Uang puluhan juta itu diakui telah dibagi-bagikan ke beberapa pihak. Rinciannya dialokasikan untuk kepentingan pribadi, jajaran pengurus, serta alumnus.

"Rp 2,5 juta ke dua alumnus, Rp 2 juta ke Wakil saya, 2 juta ke Mubarak, dan 2 juta ke BEM FE UBK," sebut Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdimaludin.

Aksi unjuk rasa itu sendiri berujung pada mediasi tertutup bersama Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan yang melibatkan 15 perwakilan mahasiswa tersebut membahas tuntutan terkait polemik proyek Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

"Pak Wapres mencatat poin-poin tuntutan kami, di antaranya evaluasi dan perbaikan segala bentuk yang janggal di negara hari ini seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih," papar Muhammad Abdimaludin.

Para mahasiswa memberikan batas waktu 5x24 jam kepada pemerintah dan mengancam akan kembali menggelar unjuk rasa jika tuntutan tidak diakomodasi.***