Cabor di PON 2028 Belum Ditentukan, Menpora Erick Sebut Tergantung Hasil Evaluasi Venue

JAKARTA – Ada yang menarik pertemuan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir dengan Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman saat membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII/2028. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah menjadi penentu cabang olahraga (cabor) yang bakal dipertandingkan pada pesta olahraga akbar nasional empat tahunan tersebut.

Di hadapan wartawan Rabu (1/7/2026), Menpora Erick tidak mengumumkan jumlah cabor yang dipertandingkan pada PON 2028 yang bakal digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan DKI Jakarta sebagai penyanggah. Padahal, KONI Pusat yang selama ini memegang keputusan soal cabor yang akan dipertandingkan pada multi event nasional telah menentukan 67 cabor yang bakal dipertandingkan.  

Menpora Erick hanya menyebut cabang olahraga Olimpiade, Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Asian Games, dan SEA Games menjadi prioritas utama dipertandingkan pada PON 2028. “Jenjang olahraga nasional ini harus berkesinambungan dengan multi-event internasional. Jadi, cabor Olimpiade, DBON, Asian Games, dan SEA Games akan dipertandingkan,” tegasnya.

Apa yang disampaikan mantan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) tersebut langsung didukung KONI Pusat. "Kita memberikan ruang untuk cabang olahraga Olimpiade, DBON, unggulan tuan rumah dan privilege tuan rumah,” kata Marciano Norman. 

Lebih jauh Menpora Erick menjelaskan, penetapan cabor yang dipertandingkan di PON 2028 tergantung dari hasil evaluasi terkait venue-venue yang dimiliki tuan rumah. Alasannya, menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait tidak diperkenankan adanya pembangunan venue baru.

Evaluasi venue ini, kata Menpora Erick akan berhubungan dengan anggaran dana pelaksanaan PON 2028. “Percuma kita bicara cabor tetapi venue-nya belum tersedia. Itu nanti sebagai bagian verifikasi. Nah, kalaupun ada verifikasi atau perbaikan dari venue, nanti anggaran seperti apa gitu,” jelasnya.

“Nah kalau pendanaan, lah inilah salah satu kita memverifikasi pemerintah daerah sanggupnya berapa, di situ kita lihat kesanggupan venue dan tentu PON-nya bisa berjalan seperti apa di daerah masing-masing. Karena jangan sampai kita juga kontraproduktif ternyata dananya tidak tersedia akhirnya tentu PON-nya tidak maksimal,” tambahnya.

Terkait hal itu, Menpora Erick mencontohkan terjadi Para Games di Thailand 2025 sehingga Chef de Mission terpaksa membuat dapur tambahan untuk makanan atlet. “Dinamika seperti ini kalau di luar negeri saja ada, ya tentu di daerah harus kita juga antisipasi gitu,” katanya. ***