APBN Tanggung Utang Kopdes Merah Putih Rp240 Triliun, Menkeu Pastikan Cicilan Mulai September

JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung penuh kewajiban utang program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang nilainya diperkirakan menembus Rp240 triliun. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pelunasan angsuran tahap pertama oleh pemerintah dapat mulai dibayarkan sesuai jadwal, yakni September 2026.

Total utang ratusan triliun rupiah tersebut berasal dari penyaluran pinjaman modal awal bagi 80.000 unit koperasi yang tersebar di berbagai desa, dengan plafon maksimal Rp3 miliar untuk setiap entitas koperasi. Skema pembiayaan program ini menerapkan tenor selama enam tahun, di mana kas negara diestimasikan memikul beban pembayaran pokok sekitar Rp40 triliun per tahun di luar komponen bunga.

“Iya kita bayar utangnya, itu kan Rp240 triliun kreditnya kira-kira setiap tahun di-stretch ke 6 tahun kan. Jadi setiap tahun itu (angsuran) pokoknya jatuh Rp40 triliunan, tambah bunga sedikit,” paparnya dalam sesi media briefing, Kamis (6/8/2026).

Komitmen APBN ini meliputi pelunasan pokok kredit sekaligus pembayaran bunganya. Purbaya optimistis bahwa kucuran dana jumbo ini akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat desa, khususnya melalui kepemilikan aset dan skema bagi hasil.

"Nanti dari koperasi itu, keuntungannya, SHU (Sisa Hasil Usaha) ke warga desa. Terus aset-asetnya kalau enggak salah milik desa. Jadi tidak rugi-rugi banget sih desanya, dan masyarakatnya, kalau (koperasinya) maju, bisa makmur tuh," tuturnya.

Pelaksanaan pembayaran kewajiban pertama dipastikan tidak akan mengalami penundaan.

“Ini kan effort baru kan, enggak dalam satu hari selesai. Kita akan lihat seperti apa ke depan. Tapi yang jelas kita pastikan cicilan pertama pemerintah di bulan September tidak akan molor,” tegasnya.

Kementerian Keuangan melibatkan pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bank-bank Himbara, serta BPI Danantara untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan program ini.

“Kita sedang kerja sama dengan BPKP, Danantara bank sendiri dan tim dari sini untuk pastikan itu bisa berjalan termasuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada,” jelasnya.

Secara aturan, kerangka pembiayaan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026. Regulasi pada Pasal 2 ayat (2) menggariskan bahwa unit koperasi menerima fasilitas bank berplafon hingga Rp3 miliar dengan suku bunga tetap 6 persen per tahun selama 72 bulan, lengkap dengan masa tenggang pembayaran pokok dan bunga selama enam hingga 12 bulan.

Pembayaran angsuran sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan lewat pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) secara bulanan, atau dibayar sekaligus per tahun menggunakan porsi Dana Desa.

Pemerintah juga menerbitkan PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Beleid ini memangkas 58,03 persen atau sekitar Rp34,57 triliun dari total pagu Dana Desa senilai Rp60,57 triliun untuk keperluan KDMP, sehingga menyisakan Dana Desa reguler di kisaran Rp26 triliun.***