Diduga Terima Dolar Singapura, Rangkaian Komunikasi Menhut Diselidiki

JAKARTA - Pusaran kasus dugaan suap yang menyeret nama pejabat daerah dan pusat terkait pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) semakin meluas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi adanya rekam jejak pertemuan berulang antara Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni dan Bupati Kuansing, Suhardiman Amby.

Rangkaian pertemuan tersebut diduga kuat berkaitan dengan pemulusan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di wilayah Riau.

Kronologi Jalur Komunikasi

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memaparkan bahwa komunikasi tatap muka antara kedua tokoh tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba. Penyidik menduga ada skenario yang dibahas sejak beberapa bulan sebelumnya.

"Tentunya dari temuan-temuan penyidik dalam rangkaian proses penyidikan tersebut, butuh kemudian dikonfirmasi, dimintai keterangan lebih lanjut lagi untuk melakukan pendalaman berkaitan dengan pemberian-pemberian tersebut," papar Budi, Kamis (6/8/2026).

Penyidik KPK meyakini bahwa pertemuan awal pada bulan April belum memuat transaksi keuangan, melainkan masih dalam tahap lobi mekanisme kawasan hutan. Dugaan tindak pidana suap baru mulai terindikasi pada pertemuan bulan Mei, yang melibatkan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing dan Kementerian Kehutanan.

Indikasi Penerimaan Dolar

Klimaks dari rangkaian komunikasi tersebut terjadi pada awal Juni. Berdasarkan dokumen penyidikan dan keterangan saksi di lapangan, KPK menduga penyerahan mata uang asing terjadi pada pertemuan ini.

"Di bulan Juni, yang kemudian sudah dikonfirmasi secara terbuka oleh Menteri, adanya pemberian dari pihak bupati kepada Menteri pada awal Juni, tepatnya di 2 Juni. Dari keterangan para saksi, pemberian tersebut senilai 14.000 dolar Singapura," ungkapnya.

Selisih Uang Pengembalian

Meski itikad pengembalian dana dugaan suap telah dilakukan oleh Raja Juli, penyidik menemukan fakta bahwa jumlah yang disetorkan belum menutupi total penerimaan.

Saat ini, KPK masih melacak keberadaan sisa dana tersebut dengan memeriksa sejumlah pejabat penting di Kuansing. Ketua DPRD Kuansing sekaligus Ketua KUD setempat turut diperiksa karena dinilai memiliki pemahaman mendalam terkait proses penghimpunan dana sebelum diserahkan ke Jakarta.***