‎DPRD DKI Usul Pajak Kendaraan Listrik Premium Dinaikkan

‎

‎Usulan itu disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Fuadi Luthfi, dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (6/8/2026).

‎

‎Fuadi mengatakan, wacana penyesuaian pajak kendaraan listrik perlu mulai dipertimbangkan sebagai salah satu sumber peningkatan pendapatan daerah.

‎

‎"Saya juga sependapat dengan usulan yang sebelumnya disampaikan Pak Yusuf terkait mulai dipertimbangkannya kenaikan pajak kendaraan listrik. Menurut saya, ini merupakan salah satu langkah yang, insyaallah, apabila dapat diputuskan dan diterapkan tahun ini, akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah," kata Fuadi. 

‎

‎Namun, ia menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh diterapkan secara menyeluruh. Menurutnya, kendaraan listrik harus diklasifikasikan berdasarkan nilai dan segmen pasarnya agar penerapan pajak lebih tepat sasaran.

‎

‎"Kendaraan listrik juga perlu diklasifikasikan. Ada yang harganya relatif terjangkau, tetapi ada pula yang masuk kategori mewah. Ini menjadi tugas eksekutif untuk menyusun klasifikasinya," ujar Fuadi.

‎

‎Ia berpandangan kendaraan listrik dengan harga terjangkau, terutama yang memperoleh subsidi pemerintah, sebaiknya tidak dikenakan kenaikan tarif pajak. Sebaliknya, kendaraan listrik non-subsidi atau kategori premium dapat dikenakan penyesuaian tarif sebagaimana kendaraan mewah lainnya.

‎

‎"Bagi kendaraan listrik yang harganya relatif murah, saya kira tidak perlu dinaikkan. Tetapi untuk kendaraan listrik non-subsidi atau kategori premium, tarifnya dapat disesuaikan agar lebih mencerminkan asas keadilan," pungkasnya. ***