Laju Ekonomi Sentuh 5,29 Persen, DPR Soroti Pentingnya Pendapatan Warga

JAKARTA - Kinerja ekonomi Indonesia yang mencatatkan pertumbuhan 5,29 persen pada kuartal II 2026 memunculkan dorongan agar pemerintah lebih memprioritaskan program kerakyatan. Fokus utama kebijakan ekonomi di sisa tahun ini diharapkan mengarah pada upaya mendongkrak pendapatan harian masyarakat.

Hal tersebut merespons laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan dari kuartal I 2026 yang sebelumnya mencapai 5,61 persen.

Catatan Tren BPS Kuartal II

Berdasarkan data resmi BPS, meski terjadi perlambatan secara kuartalan, capaian 5,29 persen saat ini masih lebih tinggi ketimbang periode yang sama tahun lalu yang terhenti di level 5,12 persen.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menyatakan bahwa kondisi ini menunjukkan perekonomian masih berjalan sesuai target.

"Saya kira ekonomi kita on the track di tengah ketidakpastian geoekonomi dan geopolitik," ucapnya, Kamis (6/8/2026). Ia menambahkan bahwa naik turunnya persentase ini tidak bisa dilepaskan dari imbas fluktuasi ekonomi global.

Optimalisasi Dana APBN

Untuk mencegah efek domino dari perlambatan kuartalan ini, instrumen negara harus dimanfaatkan dengan tepat sasaran. Herman merinci ada empat faktor kunci yang mengendalikan ekonomi saat ini, meliputi daya beli masyarakat, investasi, neraca perdagangan, dan belanja kementerian atau lembaga.

Menurutnya, anggaran negara harus dialirkan untuk memperkuat dompet warga. "Program pemerintah yang berbasis APBN harus efektif meningkatkan pendapatan masyarakat," tegasnya.

Prioritas Lapangan Pekerjaan

Langkah paling nyata untuk mengamankan daya beli adalah melalui distribusi pendapatan langsung kepada pekerja sektor bawah. Kebijakan ini dinilai mampu merangsang perputaran uang di tingkat akar rumput secara cepat.

Pemerintah didorong untuk segera mengeksekusi proyek-proyek infrastruktur atau layanan publik yang menyerap banyak tenaga kerja lokal. "Program padat karya dan ekonomi produktif harus ditingkatkan," tutupnya.***