Alokasi Rp6,4 Triliun Dinilai Minim, DPR Beri Sinyal Tambahan Anggaran BPS
![]() |
| Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani. |
JAKARTA - Komisi X DPR RI menyoroti alokasi pendanaan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun 2027 yang tertuang dalam Nota Keuangan. Pembahasan tersebut bergulir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Legislator menilai pagu anggaran yang ditetapkan saat ini belum memadai untuk menjalankan seluruh mandat instansi tersebut. Rencana penambahan alokasi pendanaan menjadi salah satu rekomendasi utama dalam pertemuan ini.
Pagu Belum Akomodasi Program Prioritas
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyebutkan bahwa BPS memperoleh alokasi dana lebih dari Rp6,4 triliun. Meski nominal tersebut terbilang besar, evaluasi internal dewan menemukan celah kekurangan pembiayaan untuk sejumlah target strategis.
"BPS mendapatkan anggaran 6,4 triliun lebih. Nah, dari anggaran tersebut ternyata sangat banyak program-program prioritas yang belum masuk," sebut Lalu Hadrian.
Berdasarkan temuan tersebut, pimpinan rapat menyepakati perlunya intervensi pendanaan. Penyesuaian pagu dianggap sebagai langkah krusial agar seluruh rancangan kerja BPS dapat tereksekusi dengan baik.
"Sehingga tadi kami menyimpulkan di rapat, perlu adanya anggaran tambahan agar program-program prioritas tersebut bisa dilaksanakan di tahun 2027," urainya.
Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi
Selain mengevaluasi rancangan biaya operasional dan program kerja, pertemuan ini turut membedah kapasitas kelembagaan BPS. Hal ini berkaitan dengan tugas baru yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada lembaga pencatat statistik tersebut.
BPS baru saja menerima amanat untuk mengendalikan pusat informasi yang mengintegrasikan basis data kesejahteraan warga secara nasional.
"Hal-hal lain juga tentu kami bahas terkait dengan fungsi dan kewenangan BPS, terkait dengan penguatan BPS yang hari ini diinstruksikan oleh Presiden untuk mengelola data tunggal sosial ekonomi nasional," pungkas Lalu Hadrian.***
| Editor | : | M Rafdinal Adrianto |
| Sumber | : | rmol.id |
| Kategori | : | Metropolitan, KONI, DKI Jakarta |













